KPK Tak Pernah Terima Laporan Kasus Korupsi dari Aparat Pemda

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo mengeluhkan kinerja aparat pengawas internal pemerintah daerah yang tak pernah melaporkan sejumlah kasus korupsi. Hal ini dinilai berdampak pada minimnya pengawasan kasus korupsi khususnya di daerah.

"KPK merasa fungsi inspektorat daerah selama ini belum berjalan baik. Dari kasus-kasus daerah yang ditangani KPK selama ini tidak ada yang berasal dari laporan pengawas di daerah," ujar Agus usai rapat koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri di gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/5).

Sesuai kewenangannya, inspektorat daerah mempunyai fungsi mengawasi, memeriksa, mengusut, hingga melaksanakan tugas lain yang diberikan bupati setempat di bidang pengawasan.

Untuk memaksimalkan fungsi itu, KPK bersama Kemendagri mengkaji penguatan kinerja inspektorat daerah. Dalam rakor bersama Kemdagri tersebut, KPK juga membahas sejumlah penyimpangan yang selama ini terjadi di daerah.

"Kami lakukan kajian bagaimana untuk memperkuat, kemudian apa saja penyimpangannya, sehingga kami tahu ke depannya harus seperti apa," kata Agus.

Lihat juga: Menteri Tjahjo Minta Inspektorat Daerah 'Galak' Basmi Pungli

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan, koordinasi soal pengawasan pemerintah di daerah dengan KPK merupakan perintah Presiden Joko Widodo. Tujuannya untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien.

Tjahjo tak menampik bahwa kinerja inspektorat daerah selama ini belum maksimal. Namun ia mengklaim telah mengkaji penguatan kinerja inspektorat daerah bersama lembaga antirasuah sejak awal tahun 2017.

"KPK juga mempertanyakan fungsi inspektorat daerah itu apa, karena selama ini tidak pernah beri masukan. Tapi sejak Januari sampai Maret kami dan KPK sudah coba terus mengkaji untuk penguatan tadi," tutur Tjahjo.

Lihat juga: KPK Tak Ingin Dibenturkan dengan Densus Antikorupsi

Inspektur Jenderal Kemendagri Sri Wahyuningsih menyebutkan, salah satu kendala inspektorat daerah adalah masalah independensi.

Secara struktur, Sri menjelaskan, inspektorat daerah berada di bawah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Hal ini dinilai akan berpengaruh pada kinerja inspektorat daerah jika ingin melaporkan dugaan kasus korupsi yang melibatkan jajaran SKPD.

Selain itu, minimnya jumlah personel dan anggaran juga masih menjadi kendala bagi inspektorat daerah. Menurut Sri, Kemendagri telah berupaya dengan mengusulkan penambahan jumlah pegawai dengan perekrutan atau pengalihan tugas pegawai yang ada di Kemendagri.

"Kami juga sudah menawarkan kerja sama dengan KPK untuk pengangkatan inspektorat daerah, tapi harus dengan persetujuan Kemendagri," kata Sri.

Lihat juga: Peran 'All Jokowi's Men' di Pusaran Komisaris BUMN