Mendagri Tunggu Banding Jaksa Sebelum Mundurkan Ahok

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan ia menunggu keputusan banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam kasus penodaan agama atas terdakwa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk memproses surat permohonan pengunduran dirinya sebagai Gubernur DKI Jakarta.

"Kami masih menunggu Jaksa Agung, apakah kejaksaan masih (mengajukan) banding atau tidak, itu satu," tutur Tjahjo usai menghadiri buka puasa bersama Partai NasDem di Kantor Dewan Pimpinan Pusat Partai NasDem, di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Minggu (28/5).

Apabila kejaksaan tidak melanjutkan upaya banding, maka Tjahjo akan meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta untuk segera memproses surat pengunduran diri mantan Bupati Belitung Timur itu.

Surat pengunduran diri Ahok yang telah diproses oleh DPRD nantinya, ujar Tjahjo, menjadi dasar rujukan  pemberhentian Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta oleh Kementerian Dalam Negeri kepada presiden Joko Widodo.

Lihat juga: Pengadilan Tinggi Susun Hakim Banding Kasus Ahok

"Surat yang sudah diproses DPRD itu, termasuk keputusan kejaksaan untuk tidak mengajukan upaya hukum banding, akan jadi dasar kami sewaktu meminta Bapak Presiden untuk segera mengeluarkan Keppres-nya untuk memberhentikan Pak Ahok sebagai gubernur," kata Tjahjo.

Sebelumnya, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah menunjuk lima orang hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.

Kelima hakim itu ialah Imam Sungudi yang ditunjuk sebagai ketua majelis hakim, Elang Prakoso Wibowo, Daniel D Pairunan, I Nyoman Sutama, dan Achmad Yusak.

Lihat juga: PBB Desak RI Bebaskan Ahok

Hakim PN Jakarta Utara menilai Ahok melanggar Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Vonis terhadap Ahok lebih tinggi dari tuntutan jaksa yang hanya meminta Ahok dihukum 1 tahun penjara dengan 2 tahun masa percobaan.

Ahok yang sebelumnya mengajukan banding telah resmi membatalkan pengajuan bandingnya dan menerima putusan yang dijatuhkan kepadanya.

Lihat juga: Polisi Akui Dokter Wanita di Solok Diintimidasi FPI