Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila Yudi Latief menegaskan, Dewan Pengarah tidak akan menghalangi tugas UKP PIP. Unit ini akan memfokuskan penerapan nilai-nilai Pancasila dengan cara mengikuti perkembangan zaman.
Dewan Pengarah diisi para tokoh senior, seperti Presiden RI kelima Megawati Soekarnoputri, Wakil Presiden keenam Try Sutrisno, Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin, dan mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah Ahmad Syafii Ma'arif.
"Mereka kan, dewan pengarah. Implementasi nanti eksekutif," ujar Yudi di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (7/6).
Eksekutif yang dimaksud nantinya terbagi menjadi beberapa bidang dan ditunjuk langsung oleh Yudi. Eksekutif diisi oleh tenaga profesional yang membantu mengimplementasikan nilai Pancasila sesuai kebutuhan zaman saat ini.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Anggota Dewan Pengarah Andreas Anangguru Yewangoe mengatakan, jajarannya hanya akan mengarahkan hal-hal substantif. Sementara, terkait penerapan akan dilakukan jajaran eksekutif yang dipimpin Yudi.
"Saya kira tidak usah dilihat dari sepuh, tapi lihat cara berpikir, tidak akan statis, akan selalu mengaktualisasikan," ucap Andreas.
Secara garis besar, kewenangan dewan pengarah telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila yakni membantu Presiden menghidupkan Pancasila dalam kehidupan masyarakat.
Anggota Dewan Pengarah Machfud MD menyatakan, UKP PIP akan mulai bekerja cepat untuk membangun kembali kesadaran masyarakat atas nilai-nilai Pancasila dan konstitusi yang dianggap mulai hilang.
"Agak mulai hilang sejak reformasi akan Pancasila dan konstitusi, kan sudah mulai berkurang bahkan digerogoti," tutur Mahfud.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Yudi Latief menyatakan UKP PIP berbeda dengan lembaga Pancasila serupa di era Orde Baru. Sosialisasi Pancasila kini dilakukan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi.
langkah ini sudah dimulai saat memperingati Hari Lahir Pancasila. Sejumlah video mengenai Pancasila disebar pemerintah melalui media sosial seperti Youtube dan Facebook. Kampanye melalui sejumlah tagar seperti Saya Indonesia, Saya Pancasila juga digiatkan di Twitter dan Instagram.