Pansus DPR Putuskan Isu Krusial RUU Pemilu Hari Ini

Jakarta, CNN Indonesia -- Panitia khusus Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu (RUU Pemilu) dijadwalkan menggelar rapat pada pukul dua siang ini. Rapat tersebut akan mengambil keputusan terhadap lima isu krusial.

Kelima isu itu adalah ambang batas parlemen (parliamentary threshold), ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold), sistem pemilu, alokasi kursi per dapil dan metode konversi suara.

Wakil Ketua Pansus RUU Pemilu Yandri Susanto mengatakan, pada rapat kali ini keputusan akan diambil dengan cara musyawarah mufakat atau voting apapun kondisinya.

"Jadi tidak ada lagi istilah besok (hari ini) akan tunda. Karena kami berpacu dengan waktu berkaitan dengan tahapan dan penyelenggara pemilu untuk membuat peraturan KPU dan Bawaslu yang mengikuti hasil UU itu," kata Yandri di Gedung DPR, Jakarta, Senin (13/6) malam.

Lihat juga: Pemerintah Ingin Musyawarah soal Isu Presidential Threshold

Politikus Partai Amanat Nasional ini mengatakan, rapat nanti akan dimulai dengan pemaparan hasil lobi atau pernyataan sikap dari setiap juru bicara fraksi. Seperti diketahui, rapat pansus pekan lalu tertunda akibat deadlock dan permintaan Fraksi PDIP untuk melakukan lobi antarfraksi.

Dalam rapat terakhir, Fraksi PDIP mengusulkan pengambilan keputusan berdasarkan sistem paket dari lima isu krusial tersebut. Usulan sistem paket ini pun diprediksi Yandri akan kembali menuai perdebatan.

"Perdebatan artinya perdebatan paket atau tidak paket, tapi kalau ambil keputusan pasti besok (siang ini)," katanya.

Meski demikian, Yandri mengklaim perdebatan usulan soal pengambilan keputusan dengan sistem paket itu, tidak akan berlarut-larut.

Lihat juga: Jimly Sebut Tak Perlu Aturan Ambang Batas Presiden

Sementara itu, dia pun mengaku pihaknya belum dihubungi untuk lobi dari Fraksi PDIP atas lima isu krusial tersebut.

Namun, hingga kini Fraksi PAN, kata dia, masih memiliki sikap ambang batas parlemen sebesar 4 persen, ambang batas pencalonan presiden 0 persen, metode konversi suara kuota hare, district magnitude 3-10, serta sistem pemilu terbuka.

Empat Skenario Opsi

Di sisi lain, muncul empat skenario opsi paket yang mengakomodasi lima isu krusial berdasarkan dinamika dan perkembangan terakhir sikap fraksi-fraksi dalam pansus.

"Tawaran pengambilan keputusan dengan menggunakan sistem paket oleh fraksi-fraksi di pansus bisa dipertimbangkan," ujar Ketua Pansus RUU Pemilu Lukman Edy dalam keterangan tertulisnya.

Lihat juga: DPR dan KPU Sepakati Lima Aturan Jelang Pilkada 2018

Opsi pertama memunculkan parliamentary threshold sebesar 5 persen, presidential threshold 10-15 persen, alokasi kursi per dapil (district magnitude) 3-8, sistem pemilu terbuka dan metode konversi suara menggunakan sainte lague murni.

Opsi kedua adalah parliamentary threshold sebesar 5 persen, presidential threshold 20-25 persen, alokasi kursi per dapil (district magnitude) 3-8, sistem pemilu terbuka terbatas dan metode konversi suara menggunakan sainte lague murni.

Sedangkan opsi ketiga adalah parliamentary threshold sebesar 4 persen, presidential threshold 0 persen, alokasi kursi per dapil (district magnitude) 3-10, sistem pemilu terbuka dan metode konversi suara menggunakan kuota hare.

Sementara opsi terakhir adalah parliamentary threshold sebesar 4 persen, presidential threshold 10-15 persen, alokasi kursi per dapil (district magnitude) 3-10, sistem pemilu terbuka terbatas dan metode konversi suara menggunakan sainte lague murni.