"Dalam penelitian ICJR (Institute For Criminal Justice Reform), beberapa kasus terkait ekspresi politik secara damai dipidana dengan pasal-pasal makar tersebut," kata Roichatul seperti dikutip Antara di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa (13/6).
Roichatul hadir di Gedung MK untuk memberikan keterangan sebagai ahli yang dihadirkan oleh pihak Pemohon dalam uji materi sejumlah pasal di MK terkait perbuatan makar.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Roichatul berpendapat, jeratan pasal makar untuk ekspresi politik terjadi karena Pasal 106 dan Pasal 110 KUHP mengalami perluasan makna di pengadilan.
ADVERTISEMENT
"Definisi makar harus limitatif, karena penerapan pasal-pasal makar secara luas dapat mengakibatkan sifat yang ambigu, sehingga pada akhirnya dapat menjadi ancaman bagi hak asasi manusia," kata Roichatul.