Yasonna Klaim Berhasil Lobi Fraksi soal Ambang Batas Presiden

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menyatakan, pemerintah telah melobi parlemen untuk sepakat atas isu krusial Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, salah satunya adalah ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold.
 
"Sudah ada beberapa kesepakatan dengan beberapa fraksi, paling tidak fraksi pendukung pemerintah," ujar Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (19/6).

Yasonna menyatakan, pemerintah tegas tidak akan menurunkan ambang batas pencalonan presiden dari 20 persen kursi parlemen atau 25 persen suara sah nasional. 

Lihat juga: Mensesneg: Lima Isu Krusial Pemilu Bakal Segera Disepakati

Menurut pemerintah, mempertahankan ambang batas setidaknya akan memperkuat sistem presidensial, penyederhanaan partai, penguatan sistem parlemen, dan hingga penguatan sistem rekrutmen anggota parlemen.

Ia berharap kesepakatan yang telah dibuat bersama partai pendukung pemerintah nantinya diikuti partai-partai di luar pemerintah seperti Partai Gerindra, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera.

"Kami harap Juli sudah selesai. Satu atau dua minggu ini kami harapkan," tutur politikus senior PDI Perjuangan ini. 

Lihat juga: Gerindra Pertimbangkan Usulan Hanura soal Ambang Batas Capres

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyatakan, ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden seharusnya tak diturunkan. Demokrasi Indonesia bertumbuh dengan hal itu. Proses akan semakin sederhana apabila ambang batas tidak diturunkan.

Ia menginstruksikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo untuk mengawal hal itu. Jokowi tak mau berkomentar lebih sebab hal ini masih berproses di DPR.

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Pratikno meyakini presidential threshold dan empat isu krusial lainnya akan disepakati dalam waktu dekat. 

Lihat juga: Jokowi Ingin Hasil Revisi RUU Pemilu Tidak Picu Kontroversi