Gerindra Pertimbangkan Usulan Hanura soal Ambang Batas Capres

Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Gerindra mempertimbangkan usulan Partai Hanura terkait ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) sebesar 10-15 persen dalam Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu.

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria menyatakan hal itu dilakukan untuk menghindari kebuntuan dalam lanjutan pembahasan RUU Pemilu.

"Kami akan pertimbangkan masukan itu. Tapi pada prinsipnya Gerindra siap kompromi mencari titik temu untuk kepentingan bangsa ke depan," kata Riza di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (15/6).

Lihat juga: JK: Presidential Threshold Tak Perlu Diubah

Riza menyatakan usulan Hanura merupakan salah satu opsi jalan tengah di antara kubu 0 persen dan 20-25 persen. 

Di samping itu, usulan PKB yang menyamakan ambang batas parlemen dengan pencalonan presiden sebesar 4 persen disebut menarik untuk dipelajari.

"Perlu dipertimbangkan bersama juga untuk mencari titik temu, meskipun Gerindra tetap 0 persen dan Golkar 20 persen," kata dia.

Secara terpisah, Anggota Pansus RUU Pemilu Fraksi Hanura Rufinus Hutauruk menyatakan, terkait angka ambang batas pencalonan presiden, mayoritas fraksi telah mengerucut pada satu opsi usulan fraksinya sebesar 10-15 persen. 

Lihat juga: Lima Isu Krusial RUU Pemilu yang Bakal Diketok Pansus

Fraksi-fraksi tersebut, kata dia, juga termasuk partai pendukung pemerintah yang memiliki sikap beda sebelumnya.

"Jadi ada berbagai pendekatan yang sudah mereka pahami kalau di vote mereka kalah, jadi kita di presiden treshold sudah banyak yang mengkerucut," kata Rufinus. 

"Kalaupun nanti PPP dengan Hanura hampir sama yang tadinya berseberangan, Gerindra juga enggak keberatan di posisi 10. PDIP juga seperti itu. Kalau PKB juga setuju sudah selesai ini barang kan gitu," ujarnya. 

Dalam forum lobi rapat pansus semalam, Rufinus mengklaim fraksinya lah yang mengusulkan paket E, berupa angka ambang batas pencalonan presiden 10-15 persen, ambang batas parlemen 4 persen, alokasi kursi per dapil 3-10, sistem pemilu terbuka dan metode konversi suara kuota hare.