Setjen DPR Belum Cairkan Anggaran Pansus KPK

Jakarta, CNN Indonesia -- Sekretariat Jenderal DPR belum mencairkan anggaran Panitia Khusus Angket KPK sebesar Rp3,1 miliar. Anggaran itu diketahui sebagai dana operasional pansus selama 60 hari kerja.

"Iya belum (pasti) dicairkan," kata Sekertaris Jenderal DPR Ahmad Juned saat dikonfirmasi di Gedung DPR, Jakarta, Senin (19/6).

Menurutnya, anggaran pansus angket KPK sesuai ketentuan harus terlebih dulu disampaikan dalam berita negara. Anggaran itu belum disampaikan lantaran pansus baru berjalan.

Lihat juga: Pansus KPK Akan Panggil Kapolri Bahas Pemanggilan Miryam

Djuned juga membenarkan bahwa dirinya sebagai Sekjen DPR mendapat somasi soal anggaran pansus angket KPK dari Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia. Somasi dilakukan agar Setjen DPR tidak mencairkan anggaran pansus.

Meski demikian, Djuned belum berencana akan menjawab somasi itu. "Belum kita tanggapi. Nanti kalau kita (pansus) mulai baru jawab somasi itu," ujarnya.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Pansus Angket KPK Risa Mariska mengklaim, anggaran pansus sebesar Rp3,1 miliar sudah termasuk dalam mata anggaran kerja dewan.
 
Hanya saja, Risa mengklaim tidak mengetahui detail mata anggaran Rp3,1 miliar itu meski pansus sudah mulai membuka posko pengaduan masyarakat yang resmi beroperasi hari ini.

Lihat juga: Pansus Angket Sebut KPK Arogan Tolak Hadirkan Miryam

Ketua Pansus Angket KPK Agun Gunandjar sebelumnya menyampaikan, anggaran pansus sebesar Rp3,1 miliar diproyeksikan untuk mendanai kerja pansus hingga akhir masa tugas, yakni 60 hari masa kerja sejak dibentuk pansus angket.

Kerja-kerja itu antara lain penyelidikan, konsinyering para ahli yang diundang, hingga kunjungan keluar kota.

"Kami bicarakan masalah anggaranya mencapai Rp3,1 miliar. Termasuk sudah konsinyering," ujar Agun usai rapat pansus angket KPK di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (8/6).

Lihat juga: Jokowi Tak Intervensi Pansus KPK untuk Cegah Risiko Politik