Kemnaker Janji Bantu Masalah Karyawan yang Di-PHK Hary Tanoe
M. Andika Putra | CNN Indonesia
Jumat, 07 Jul 2017 22:15 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menegaskan pihaknya serius menangani masalah antara PT Media Nusantara Indonesia (MNI) milik Hary Tanoesoedidjo dengan karyawan.
Karyawan yang diberhentikan hubungan kerja (PHK) secara sepihak dari perusahaan milik Hary Tanoe mengadu ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) beberapa waktu lalu.
"Semua masalah harus kita tangani serius. Kalau enggak, ngapain kita bernegara," kata Hanif di Universitas Indonesia, Depok, Jum'at (7/7).
Sejauh ini Kemnaker sudah menjadwalkan agenda mempertemukan kedua pihak, Rabu (5/7). Namun perwakilan MNI tidak hadir. Kemnaker pun kembali memanggil PT MNI yang dijadwalkan pada Senin (10/7). Hanif belum tahu apa yang akan dilakukan perwakilan MNI kembali tidak hadir.
"Nanti kita lihat, secara prinsip pemerintah berperan untuk fasilitasi membantu menyelesaikan persoalan itu," kata Hanif.
Sebelumnya, perwakilan karyawan Media Nusantara Citra (MNC) Group bersama Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pers mendatangi kantor Kemenaker pada Rabu (5/7) lalu, terkait pemecatan karyawan MNC di sejumlah daerah.
Mereka datang untuk memenuhi undangan Kemnaker sekaligus mengadukan perlakuan MNC yang mem-PHK 300 karyawannya. Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Perindustrian Kemnaker John Daniel Saragih mengatakan pihaknya melakukan klarifikasi terkait itu.
Berdasarkan siaran pers yang telah dikonfirmasi CNNIndonesia.com, banyaknya karyawan yang dipecat merupakan akibat dari kebijakan Koran Sindo menutup biro di sejumlah daerah.
Koran Sindo adalah perusahaan yang bernaung di bawah MNC Group.
Yang ditutup antara lain biro di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Tengah/ Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan biro di Sulawesi Utara. (rsa)
Karyawan yang diberhentikan hubungan kerja (PHK) secara sepihak dari perusahaan milik Hary Tanoe mengadu ke Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) beberapa waktu lalu.
"Semua masalah harus kita tangani serius. Kalau enggak, ngapain kita bernegara," kata Hanif di Universitas Indonesia, Depok, Jum'at (7/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejauh ini Kemnaker sudah menjadwalkan agenda mempertemukan kedua pihak, Rabu (5/7). Namun perwakilan MNI tidak hadir. Kemnaker pun kembali memanggil PT MNI yang dijadwalkan pada Senin (10/7). Hanif belum tahu apa yang akan dilakukan perwakilan MNI kembali tidak hadir.
"Nanti kita lihat, secara prinsip pemerintah berperan untuk fasilitasi membantu menyelesaikan persoalan itu," kata Hanif.
Mereka datang untuk memenuhi undangan Kemnaker sekaligus mengadukan perlakuan MNC yang mem-PHK 300 karyawannya. Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Perindustrian Kemnaker John Daniel Saragih mengatakan pihaknya melakukan klarifikasi terkait itu.
Berdasarkan siaran pers yang telah dikonfirmasi CNNIndonesia.com, banyaknya karyawan yang dipecat merupakan akibat dari kebijakan Koran Sindo menutup biro di sejumlah daerah.
Koran Sindo adalah perusahaan yang bernaung di bawah MNC Group.
Lihat juga:Hary Tanoe Bungkam di Markas Polisi |
Yang ditutup antara lain biro di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Tengah/ Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan biro di Sulawesi Utara. (rsa)
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK