Yusril Ihza Mahendra Penuhi Panggilan Pansus Angket KPK Besok

Jakarta, CNN Indonesia -- Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menyatakan akan hadir dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan panitia khusus angket DPR tehadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (10/7). Yusril diundang untuk memberikan masukan bagi pansus angket dengan kapasitasnya sebagai pakar hukum tata negara.

"Saya diminta menerangkan keberadaan hak angket DPR dalam hukum tata negara kita dan apakah bisa DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki KPK," ujar Yusril melalui keterangan resmi, Minggu (9/7).

Mantan Menteri Hukum dan HAM era Presiden Megawati ini juga akan menjelaskan soal kedudukan KPK dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

Lihat juga: Mantan Ketua KPK: Belum Ada Komitmen Kuat Berantas Korupsi

Rencananya Yusril juga akan menjelaskan tentang sejarah penyusunan Rancangan Undang-undang (RUU) KPK. Pasalnya ia termasuk pihak yang mewakili pemerintah membahas RUU KPK pada 15 tahun lalu.

"Pada 2002, saya yang mewakili pemerintah membahas RUU KPK dengan DPR hingga selesai," katanya.

Kendati demikian, Yusril mengatakan, dirinya saat ini dalam posisi netral menanggapi keberadaan pansus angket tersebut. Ia juga bukan dalam posisi ingin memperkuat atau melemahkan KPK. Yusril menegaskan hanya akan menjelaskan secara akademis di hadapan pansus angket DPR.

"Saya berupaya secara maksimal untuk tidak melibatkan diri dalam perdebatan politik dan kepetingan politik pihak manapun juga," tutur Yusril.

Lihat juga: Laporan Dugaan Penyimpangan KPK, dari Obat Hingga Intimidasi

Ia menyatakan akan menghormati perbedaan pandangan akademis lainnya. Jika ada pendapat akademisi lain yang dinilai lebih kuat, Yusril mengaku tak akan segan mengikuti pendapat tersebut.

"Saya akan sangat menghormati pandangan akademis yang berbeda-beda. Saya dengan ikhlas akan meninggalkan pendapat saya dan mengikuti pendapat yang lebih kuat," terangnya.

Pansus angket DPR terhadap KPK sebelumnya memang berniat mengundang sejumlah ahli termasuk ahli hukum pidana dan tata negara usai lebaran. Para ahli baik pro maupun kontra akan diminta pendapat soal keberadaan pansus angket tersebut