KPK Dalami Peran Anggota DPR dalam Kasus Satelit Bakamla

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan pengaturan anggaran yang dilakukan anggota DPR dalam proyek pengadaan satelit pemantau milik Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Dalam pengadaan tersebut telah terbukti terjadi praktik suap-menyuap, agar perusahaan yang sudah dipilih bisa menggarap proyek tersebut

Anggaran proyek itu awalnya senilai Rp400 miliar, namun belakangan anggaran tersebut dipangkas hingga Rp220 miliar, karena pemerintah melakukan penghematan.

Pilihan Redaksi Hilangnya Ali Fahmi, Politikus PDIP di Pusaran Suap Bakamla Terdakwa Suap Akui Pembagian Jatah Fee Arahan Kepala Bakamla Akui Terima Suap, Pejabat Bakamla Minta Keringanan Hukuman

Dugaan soal keterlibatan sejumlah anggota DPR dalam proyek ini disampaikan oleh Direktur Utama PT Melati Technofo Indonesia Fahmi Darmawansyah. Pria yang sudah divonis bersalah dalam kasus ini, menyebut telah menyerahkan uang ke Ali Fahmi alias Fahmi Habsyi sebesar Rp24 miliar.

Menurut pengakuan Ali kepada Fahmi, uang itu kemudian dibagikan ke sejumlah anggota DPR periode 2014-2019, antara lain Fayakhun Andriadi dari Fraksi Golkar, Eva Sundari dari Fraksi PDIP dan Bertus Merlas dari Fraksi PKB.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyatakan bahwa dalam penanganan sebuah kasus suap yang dilakukan KPK, bisa berkembang ke dalam proses pembahasan anggaran.

"Sepanjang buktinya cukup kami akan tingkatkan status mereka yang diduga terlibat suap (penggiringan anggaran proyek Bakamla) itu," kata Febri di Gedung KPK, Jakarta, Senin (10/7) malam.

Ali adalah staf Kepala Badan Keamanan Laut Laksamana Madya Arie Soedewo. Mereka berdua bertemu selepas Arie dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada 16 Maret 2016. Arie mengaku yang mengangkat Ali untuk menjadi 'anak buahnya'.

Ali juga merupakan kader PDIP. Dia berlatar pengusaha, dengan jabatan sebagai Direktur PT Viva Kreasi Investindo.

Namun, Ali kini hilang bak ditelan bumi dan KPK belum bisa melacak keberadaannya. Surat panggilan untuk hadir sebagai saksi dalam persidangan Fahmi dan dua anak buahnya tak digubris.

Ali selalu mangkir, hingga pemeriksaan sebagai saksi dalam penyidikan kasus suap ini untuk tersangka Nofel Hasan.

Meskipun demikian, kata Febri, penyidik KPK terus bekerja dalam mendalami pengakuan Fahmi, baik saat proses penyidikan maupun ketika duduk di kursi pesakitan sebagai terdakwa.

Kepala Bakamla Laksamana Madya Arie Soedewo  bersaksi di persidangan dengan terdakwa Fahmi Dharmawansyah di Pengadilan Tipikor, Jakarta. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A.)

"Karena tentu penyidik KPK akan mencari bukti-bukti sebanyak-banyaknya dan sekuatnya untuk kembangkan kasus ini mengenai pembahasan anggarannya (di DPR)," tuturnya.

Fayakhun sebelumnya telah diperiksa sebagai saksi untuk Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Bakamla Nofel Hasan, tersangka baru dalam kasus suap proyek satelit Bakamla.

Namun, dalam pemeriksaan itu Fayakhun tak menjawab pertanyaan soal dugaan penerimaan uang dari Ali.