Himpunan Nelayan Minta Pemerintah Salurkan Pengganti Cantrang

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Umum DPP Himpunanan Nelayan Seluruh Indonesia, Yussuf Solichien menghimbaui pemerintah segera menyelesaikan konflik yang terjadi akibat larangan alat tangkap cantrang sejak 2015 lalu.

Yusuf menyebut, pemerintah sebaiknya segera menyalurkan pengganti alat tangkap bagi nelayan-nelayan kecil yang sebelumnya menggunakan cantrang sebagai alat tangkap saat mereka melaut.

"Tidak masalah cantrang dilarang, kan memang merusak, tapi pemerintah juga harus beri solusi yang tepat guna dan tepat sasaran," kata Yussuf kepada wartawan di Jakarta, Rabu (12/7).

Lihat juga: Nelayan Tuntut Pelegalan Cantrang dan Copot Menteri Susi

Solusi itu, kata Yusuf salah satunya adalah dengan memberikan bantuan bagi nelayan yang akan melakukan pinjaman ke bank untuk membeli alat tangkap dan menyesuaikan kapal. Misalnya, pemerintah memberikan jaminan, bank-bank tersebut mau memberikan pinjaman tanpa mempersulit nelayan.

"Kendalanya adalah, meminjam dana ke bank sebagai nelayan dengan jumlah besar, apalagi nelayan kecil dengan bobot kapal 10 GT misalnya, itu sulit, tidak sedikit bahkan yang tidak diloloskan pinjamannya," kata dia.

Lebih lanjut, Yusuf juga memastikan dirinya menyetujui larangan alat tangkap cantrang. Sebab, kata Yussuf, alat tangkap itu bisa merusak ekosistem perikanan dan bisa mengeruk hingga ke dasar lautan.

"Sebenarnya saya sedikit kecewa saat larangan (cantrang) ini direlaksasi, tapi itu kan salah satu kebijakan pemerintah untuk selesaikan konflik, ya diikuti saja," kata dia.

Sebelumnya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti memastikan hingga saat ini pihaknya masih memberlakukan relaksasi dari larangan penggunaan alat tangkap cantrang.

Lihat juga: Menteri Susi Sepakat dengan Jokowi soal Relaksasi Cantrang

Hal ini disampaikam Susi kepada Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat saat Kementerian Kelautan dan Perikanan melaksanakan Rapat kerja dengan anggota DPR.

"Untuk cantrang saya sudah sepakat dengan Pak Presiden itu bisa dipakai sampai akhir tahun 2017 ini jadi tidak ada masalah dengan cantrang ini," kata Susi di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (11/7).

Masalah larangan kapal cantrang menjadi salah satu tuntutan aksi damai yang dilakukan ratusan nelayan di Jakarta kemarin.

Para nelayan mengeluhkan penurunan pendapatan setelah larangan itu keluarkan karena harus mencari ikan dengan mempergunakan alat pengganti seperti jala.