Perppu Terbit, Pemerintah Data Ormas Anti-Pancasila

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah menerbitkan Perppu nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas). Usai terbitnya Perppu itu pemerintah akan mendata dan meninjau ulang keberadaan Ormas yang diduga anti-Pancasila.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto mengatakan, bila nantinya ada Ormas terbukti memiliki ideologi bertentangan dengan Pancasila maka, izin Ormas itu akan dicabut.

"Jika melanggar, maka dicabut izinnya. Sederhana sekali. Tapi memang harus tetap mengacu pada payung hukum." kata Wiranto dalam konferensi pers di Gedung Kemenkopolhukam, Jakarta Pusat, Rabu (12/7).

Lihat juga: Wiranto: Perppu Tak Akan Mencederai Ormas Islam

Wiranto mengatakan, pendataan dan peninjauan terhadap Ormas akan dilakukan oleh lembaga berwenang mengeluarkan izin Ormas, yakni Kementerian Dalam Negeri dan kementerian Hukum dan HAM. Dia menyebut total Ormas yang ada di Indonesia mencapai 344.039.

"Yang mengeluarkan izin itu akan meneliti dari laporan berbagai pihak dan mendapat data aktual, serta fakta di di lapangan. Sehingga bisa menilai apakah (Ormas) konsisten dengan perjanjiannya terdahulu," kata Wiranto.

Lihat juga: Menkumham Yakin Perppu Pembubaran Ormas Jadi Undang-undang

Kedua Kementerian itu, kata Wiranto, berhak mencabut izin pendirian Ormas jika terbukti bertentangan dengan ideologi negara.

Ormas di Indonesia, kata Wiranto, wajib menerima landasan empat pilar kebangsaan, yakni ideologi Pancasila, bentuk Negara Kesatuan RI, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Wiranto juga tak mempermasalahkan, bila nantinya ada Ormas yang dibubarkan kemudian berniat mendirikan kembali Ormas baru. Selama Ormas tersebut tidak mengancam eksistensi bangsa.

"Pendirian Ormas baru itu diizinkan seluas-luasnya," katanya.

Pemerintah, lanjut Wiranto, menjamin kebebasan berpendapat. "Tapi jangan sampai kebebasan itu disalahgunakan untuk hal-hal yang mengancam eksistensi bangsa," kata mantan Ketua Umum Partai Hanura tersebut.

Lihat juga: Jusuf Kalla Sebut Kondisi Nasional Memerlukan Perppu Ormas