Istana Tegaskan Partai Tak Bisa Pengaruhi Urusan Reshuffle

Christie Stefanie, CNN Indonesia | Senin, 17/07/2017 14:14 WIB
Istana Tegaskan Partai Tak Bisa Pengaruhi Urusan Reshuffle Juru Bicara Presiden Johan Budi SP menegaskan urusan rombak kabinet sepenuhnya menjadi tanggung jawab Presiden Joko WIdodo.(CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Istana kembali angkat suara menanggapi isu perombakan (reshuffle) Kabinet Kerja. Juru Bicara Presiden Johan Budi mengatakan, kencangnya kabar reshuffle kabinet di masyarakat termasuk di partai tak akan mempengaruhi keputusan Presiden Joko Widodo untuk merombak atau tidak jajaran pembantunya.

"Tidak bergantung sejauh mana dan ramainya rumor atau komentar partai pendukung dan tidak mendukung," ujar Johan di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (17/7).

Santer isu reshuffle tidak hanya terjadi kali ini. Belum genap setahun menjabat, Jokowi merombak pembantunya terutama jajaran menteri koordinator pada Agustus 2015.

Sejak itu, isu perombakan selalu kembali terdengar setiap tahunnya terutama pertengahan tahun seperti saat ini. Tahun lalu, santernya isu perombakan memang berujung pada perubahan jajaran menteri seperti masuknya Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan dan Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM.
Kala itu, Jokowi juga 'memasukkan' perwakilan partai pendukung baru yakni Airlangga Hartarto (Partai Golkar) dan Asman Abnur (Partai Amanat Nasional) ke jajaran menteri.

"Pernah seperti itu tapi pernah juga tidak berakhir reshuffle. Jadi artinya hal ini hanya Presiden yang tahu," tutur mantan Juru Bicara KPK ini.

Johan menekankan, Jokowi mengetahui kinerja setiap menterinya. Penilaian itu berasal dari banyak lapisan seperti laporan performa kinerja di lapangan.
Presiden Jokowi sebelumnya telah menyatakan tidak bakal ada reshuffle dalam pekan ini. Pernyataan itu disampaikan menanggapi santernya isu reshuffle yang tersiar di kalangan publik bahkan hingga ke daerah.

Isu perombakan ini kembali menguat setelah Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto meminta PAN keluar dari koalisi pendukung pemerintah karena dianggap tidak solid. Salah satunya adalah perbedaan sikap terhadap Perppu Ormas.

PAN tidak setuju terhadap Perppu Nomor 2 yang nantinya memudahkan pemerintah membubarkan organisasi kemasyarakatan yang bertolak belakang dengan Pancasila. (gil)