Menteri Susi Angkat Suara soal Pernyataan Kepala BIN

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Susi Pujiastuti mengklaim kebijakan-kebijakannya selama ini mengganggu kenyamanan sekelompok pihak pengambil keuntungan secara tidak sehat.

Atas dasar itu perempuan kelahiran Pangandaran, Jawa Barat itu menyadari banyak pihak tak menyukainya.

"Bikin policy [kebijakan] baik kan. Yang saya lakukan mengganggu comfort zone [zona nyaman] orang selama ini mendapat keuntungan besar dengan cara tidak appropriate [pantas]," ujar Susi di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (18/7).

Susi menegaskan dirinya sebagai menteri negara dia bekerja untuk memperbaiki permasalahan yang selama ini terjadi. Ia menegaskan, kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan untuk kepentingan Indonesia.

Lihat juga: Nelayan Masalembu Cap Jempol Darah Dukung Menteri Susi

Klaim itu merupakan tanggapan Susi atas pernyataan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan. Dalam sambutan yang disampaikan Budi pada Halaqah Nasional Alim Ulama akhir pekan lalu, mantan Wakil Kapolri itu menyatakan ada kekuatan kartel yang ingin menggeser Susi dari kursi Menteri KP.

Disebutkan, berdasarkan hasil deteksi dini, termasuk klaim pengerahan massa untuk berdemonstrasi.

Belakangan, dua kebijakan Susi dipermasalahkan banyak pihak. Salah satunya adalah larangan nelayan menggunakan cantrang saat mencari ikan. Kebijakan ini dinilai menyusahkan nelayan sebab alat pengganti cantrang belum dibagikan menyeluruh.

Sementara itu, aparat menangkapi nelayan-nelayan yang ketahuan menangkap ikan menggunakan cantrang.

Di sisi lain, Susi juga melarang kapal nelayan transit di tengah laut. Hal ini juga dikeluhkan sebab sejumlah pihak menyebut banyak kapal nelayan Indonesia belum mampu menangkap ikan di kedalaman tertentu sendiri.

Lihat juga: Pro dan Kontra Kebijakan Menteri Susi

Dalam demo yang berlangsung di depan Istana Merdeka, Jakarta, 11 Juli lalu, pedemo yang merupakan nelayan dari berbagai kelompok memang sempat menyuarakan tuntutan pencopotan Susi sebagai menteri. Namun Susi tak mengambil pusing hal itu.

Susi mengatakan, ia bekerja untuk Presiden Joko Widodo sehingga hanya Jokowi yang berwenang mencopotnya. Ia juga meyakini Jokowi memiliki penilaian sendiri terhadap kinerja menterinya. (kid/asa)