Polisi Pidanakan HTI Jika Ngotot Berorganisasi

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) akan akan memproses Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) secara pidana bila masih melaksanakan kegiatan yang bersifat keorganisasian.

Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto mengatakan, pihaknya akan menyikapi putusan pembubaran yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dengan memantau setiap gerakan HTI.

Setyo menegaskan, polisi akan mengambil langkah hukum terhadap tindakan atau kegiatan yang bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas).

Selain itu, lanjutnya, polisi tidak akan mengeluarkan surat tanda terima pemberitahuan (STTP) terhadap surat pemberitahuan aksi unjuk rasa yang mengatasnamakan HTI.

"Secara organisasi sudah bubar, tidak boleh ada lagi kegiatan. Sudah dibubarkan oleh pemerintah, tapi jika pengurusnya masih kukuh mengaku organisasi, maka akan diproses. Kalau mereka unjuk rasa atas nama HTI akan langsung dibubarkan," kata Setyo di Markas Besar Polri, Jakarta Selatan, Rabu (19/7).

Lihat juga: Menag Imbau Masyarakat Tak Main Hakim Sendiri kepada HTI

Setyo pun menyatakan, para anggota tidak dapat lagi membawa nama HTI dalam berbagai kegiatan. Polisi akan mengambil tindakan bila anggota HTI melakukan pelanggaran, termasuk menyampaikan ceramah seputar khilafah.

"Kalau dia melakukan secara sengaja, secara terang-terangan bahwa itu sudah dilarang dan tetap melakukan pasti bisa, karena ada klausul pidananya," kata dia.

Kemkumham resmi mencabut status badan hukum yang dimiliki organisasi HTI. Pencabutan status hukum atas HTI itu diumumkan dalam jumpa pers di kantor Kemkumham, Jakarta, Rabu (18/7).

Lihat juga: Ukuran Pancasilais Pemerintah Bubarkan HTI Dinilai Subjektif

Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU) Kemkumham, Freddy Harris menyatakan langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari penerbitan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Meski dalam AD/ART mencantumkan Pancasila sebagai ideologi untuk badan hukum perkumpulannya, kata Freddy, kegiatan dan aktivitas HTI banyak yang bertentangan dengan Pancasila dan jiwa NKRI.

“Mereka mengingkari AD/ART sendiri, serta dengan adanya masukan dari instansi terkait lainnya, maka ha-hal tersebut juga menjadi pertimbangan pencabutan SK Badan Hukum HTI,” ujar Freddy.