Jokowi Tegaskan Tak Ada Toleransi Korupsi Alutsista
CNN Indonesia
Rabu, 26 Jul 2017 18:55 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo menginstruksikan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo mengawal pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista). Dia menegaskan, pengadaan alutsista harus bebas korupsi.
"Tidak ada lagi toleransi terhadap praktik korupsi dan mark up," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/7).
Pertengahan tahun ini, dua perwira TNI AU ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menggelembungkan dana pengadaan helikopter AgustaWestland (AW)-101 tahun anggaran 2016-2017 oleh Pusat Polisi Militer TNI.
Sementara akhir tahun lalu, Direktur Keuangan Markas Besar TNI AD Brigadir Jenderal Teddy Hernayadi dinyatakan terbukti korupsi oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam pengadaan alutsista sebesar US$12,4 juta.
Saat itu, Teddy menjabat Kepala Bidang Pelaksanaan Pembiayaan Kementerian Pertahanan periode 2010-2014 dengan pangkat Kolonel.
Jokowi menegaskan, pengadaan alutsista menggunakan uang rakyat dan akan digunakan untuk melindungi rakyat dan negara dari segala ancaman. Pengadaannya harus mengedepankan transparansi dan dimulai dari interaksi antarpemerintah atau G to G (government to government).
Tawaran Kerja Sama
Jokowi menyatakan, Indonesia kini memiliki tawaran kerja sama alutsista dengan banyak negara. Tawaran mulai dari transfer teknologi, desain bersama industri nasional hingga realokasi produksi dari negara produsen ke Indonesia.
Ia berkata, tawaran harus digunakan untuk menguatkan industri pertahanan dan bukan hanya memenuhi kebutuhan alutsista.
"Tawaran harus dioptimalkan sehingga ada terobosan baru mengubah belanja alutsista menjadi investasi pertahanan," ucap mantan Wali Kota Solo ini.
Hal itu disebabkan Indonesia memiliki ribuan pulau yang posisi geopolitiknya strategis. Indonesia juga memiliki kawasan perbatasan yang sangat panjang yang harus dijaga dan diawasi.
Perubahan teknologi yang sangat cepat juga salah satu alasan pertahanan negara harus diperkuat.
"Terutama dalam teknologi persenjataan yang akan mempengaruhi corak peperangan di masa yang akan datang," ucap Jokowi.
"Tidak ada lagi toleransi terhadap praktik korupsi dan mark up," ujar Jokowi di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/7).
Pertengahan tahun ini, dua perwira TNI AU ditetapkan sebagai tersangka karena diduga menggelembungkan dana pengadaan helikopter AgustaWestland (AW)-101 tahun anggaran 2016-2017 oleh Pusat Polisi Militer TNI.
Sementara akhir tahun lalu, Direktur Keuangan Markas Besar TNI AD Brigadir Jenderal Teddy Hernayadi dinyatakan terbukti korupsi oleh Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta dalam pengadaan alutsista sebesar US$12,4 juta.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Jokowi menegaskan, pengadaan alutsista menggunakan uang rakyat dan akan digunakan untuk melindungi rakyat dan negara dari segala ancaman. Pengadaannya harus mengedepankan transparansi dan dimulai dari interaksi antarpemerintah atau G to G (government to government).
 Presiden Joko Widodo mengunjungi Terminal Selatan Lanud Halim Perdanakusuma dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) yang ke-71 TNI AU. (Biro Pers Setpres) |
Jokowi menyatakan, Indonesia kini memiliki tawaran kerja sama alutsista dengan banyak negara. Tawaran mulai dari transfer teknologi, desain bersama industri nasional hingga realokasi produksi dari negara produsen ke Indonesia.
Ia berkata, tawaran harus digunakan untuk menguatkan industri pertahanan dan bukan hanya memenuhi kebutuhan alutsista.
"Tawaran harus dioptimalkan sehingga ada terobosan baru mengubah belanja alutsista menjadi investasi pertahanan," ucap mantan Wali Kota Solo ini.
Hal itu disebabkan Indonesia memiliki ribuan pulau yang posisi geopolitiknya strategis. Indonesia juga memiliki kawasan perbatasan yang sangat panjang yang harus dijaga dan diawasi.
Perubahan teknologi yang sangat cepat juga salah satu alasan pertahanan negara harus diperkuat.
"Terutama dalam teknologi persenjataan yang akan mempengaruhi corak peperangan di masa yang akan datang," ucap Jokowi.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK