Kader Senior Golkar Minta Setnov Bijak Jadi Tersangka e-KTP

Jakarta, CNN Indonesia -- Politikus senior Partai Golkar Chairuman Harahap menyampaikan, demi menjaga keutuhan partai, Ketua Umum Setya Novanto harus bijaksana menyikapi status tersangka korupsi proyek e-KTP yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Hal tersebut disampaikan Chairuman menjawab pertanyaan soal nasib partai berlambang beringin di bawah kepimpinan Setnov yang telah menjadi tersangka.

"Saya kira pimpinan partai bijaksanalah untuk itu, saya rasa cukup dewasalah," kata Chairuman di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (28/7).

Lihat juga: Mantan Ketua Komisi II Tak Tahu Peran Setnov di Korupsi e-KTP

Chairuman hari ini diperiksa penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka Setnov. Mantan Ketua Komisi II DPR itu berulangkali datang ke markas KPK untuk menjadi saksi sejumlah tersangka e-KTP.

Chairuman melanjutkan, desakan kader muda Partai Golkar yang meminta Setnov mundur dari kursi ketua umum merupakan hal yang wajar dan biasa. Menurut dia, biarkan mekanisme yang ada di dalam partai berjalan.

"Kita biarkanlah mekanisme yang sudah ada, tentu Partai Golkar partai yang sudah dewasa. Tentu tahu bagaimana menyelesaikan urusan internal di partai, ya partailah," ujar Komisaris PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero).

Lihat juga: Respons Status Setnov, GMPG Deklarasi Gerakan Golkar Bersih

Chairuman menyatakan tak memiliki kapasitas untuk meminta Setnov mundur sebagai orang nomor satu Golkar. Dia hanya menyebut partai yang berawal dari organisasi kemasyarakatan era Orde Baru itu sudah banyak makan asam garam.

"Golkar adalah partai yang sudah banyak perjalanan hidupnya. Jadi dalam berpolitik ini harus lebih dewasalah," ujarnya.

Chairuman diketahui berstatus saksi dalam kasus korupsi yang ditaksir merugikan negara hingga Rp2,3 triliun. Dia pun menyerahkan sepenuhnya kepada KPK atas status tersangka yang kini disandang sang ketua umum.

Lihat juga: Jusuf Kalla Minta DPP Golkar Segera Lakukan Perbaikan

"Yah, kan itu proses hukum, jalan saja kan. Enggak bisa intervensi, soalnya negara kita negara hukum. Masing-masing punya kewenangan," kata dia.