Menristekdikti Beri Dua Pilihan untuk PNS Terlibat HTI

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir memberikan dua pilihan kepada dosen dan aparatur sipil negara (ASN atau PNS) di lingkungan perguruan tinggi yang terlibat dalam organisasi Hitbut Tahrir Indonesia (HTI).

"Dosen dan PNS di lingkungan perguruan tinggi harus taat pada PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai yang menyatakan harus setia kepada Pancasila dan UUD 1945," kata M Nasir di sela pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran Mahasiswa Nasional, di Malang, Jumat (28/7) malam seperti dikutip dari Antara.

M Nasir menerangkan pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan para pimpinan perguruan tinggi beberapa hari lalu. Hasilnya adalah Kemenristekdikti menyerahkan pengawasan keterlibatan HTI kepada masing-masing kampus.

Lihat juga: Kegamangan PKB soal Perppu Ormas

"Untuk perguruan tinggi negeri (PTN), saya serahkan pengawasan pada rektor. Sedangkan perguruan tinggi swasta (PTS), saya serahkan pada Kopertis tiap-tiap wilayah. Ada 14 Kopertis di seluruh wilayah Indonesia," kata Nasir.

Hanya saja, kata M Nasir, apa yang sudah disampaikan jangan sampai harus diulang berkali-kali. Ia pun memberi tenggat waktu kepada para rektor dan Kopertis untuk memberikan laporan awal terkait hasil pengawasan.

"Saya akan menanyakan perkembangan terkait data jumlah yang terlibat pada rektor dan Kopertis pada 10 Agustus mendatang, saat peringatan Hari Teknologi," ujarnya.

Lihat juga: Mendagri Tak Akan Pecat Anak Buah Eks HTI

Jika ada dosen (PNS) di PT yang terlibat HTI, kata Nasir, akan dijatuhi sanksi tegas sesuai PP nomor 53 tahun 2010.

"Tentu awalnya kami lakukan pendekatan persuasif, teguran, lalu peringatan 3 kali. Kalau masih tetap membandel, mereka disuruh memilih, tetap setia pada organisasi yang dilarang atau kembali ke-'pangkuan' pemerintah. Dan, saya yakin mereka masih tetap setia pada NKRI," ujar Nasir.

HTI telah dibubarkan pemerintah lewat pencabutan status badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM RI. Langkah yang dilakukan Kemenkumham itu merujuk pada Peraturan Pergantian Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan.