Catatan Saber Pungli: Kemdikbud Paling Banyak Diadukan

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyampaikan, Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) menerima 31.110 laporan pengaduan masyarakat sejak dibentuk pada 28 Oktober 2016 hingga 19 Juli lalu. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan paling banyak diadukan terkait kasus pungli.

Instansi lainnya, kata Wiranto, adalah Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Kementerian Keuangan, serta TNI.

Dari jumlah 31.110 laporan yang diterima Satgas, 20.020 berasal dari laporan SMS, 6.641 laporan email, 1.960 laporan aplikasi web, 1.877 laporan call center, 518 surat, dan 94 dari pengaduan langsung.

Lihat juga: Penyimpangan demi Penyimpangan Penerimaan Siswa Baru

"Masalah pengaduan paling banyak pada pelayanan masyarakat 36 persen, hukum 26 persen, pendidikan 18 persen, perizinan 12 persen, dan kepegawaian 8 persen," ujar Wiranto dalam acara pertemuan dengan pemimpin redaksi media massa di Kantor Kemenko Polhukam, Selasa (1/8).

Unit Pemberantasan Pungli Kementerian/Lembaga dan Daerah juga telah melaksanakan 917 kegiatan operasi tangkap tangan dan menetapkan 1.834 tersangka dari berbagai instansi. Barang bukti berupa uang yang dikumpulkan sebesar Rp17 miliar.

"Jumlah barang bukti berupa uang hasil OTT di seluruh Indonesia sejumlah Rp17.623.205.000," kata Wiranto.

Lihat juga: Terima Pungli Seleksi Bintara, Oknum Polwan Jabar Ditangkap

Sedangkan daerah yang paling banyak melaporkan pungli adalah Jawa Barat, disusul DKI Jakarta, Sumatera Utara, Jawa Timur, Banten, dan Lampung. Wiranto mengatakan, laporan di Jawa Barat paling tinggi karena masyarakat setempat dinilai melek teknologi, masyarakat pun mudah membuat laporan.

"Bukan berarti di luar daerah itu tidak ada pungli tapi sarana melaporkan tidak sampai ke sana. Jabar paling banyak karena keberanian melaporkannya tinggi," kata Wiranto.

Operator Satgas Saber Pungli mulai bekerja efektif di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta. (CNN Indonesia/Prima Gumilang)

Wiranto mengaku kesal dengan praktik pungli yang terkait dengan jual beli jabatan. Menurutnya, praktik tersebut akan mempengaruhi profesionalitas dalam bekerja.

"Jual beli jabatan memang menjengkelkan. Kenaikan pangkat, mutasi jabatan akan terus disorot. Ini tentu menganggu profresionalitas jabatan. Ini yang kami terus sasar," ucapnya.

Wiranto menyebut saat ini pemerintah sedang fokus melakukan pemberantasan praktik pungli. Presiden Joko Widodo, kata Wiranto, telah menginstruksikan dirinya untuk segera memberantas praktik pungli di masyarakat.

Lihat juga: Aduan Publik dan Optimisme Menihilkan Pungutan Liar

"Presiden maunya cepat, lebih cepat lebih bagus, kadang mengarahkan kalau lewat jalan linear enggak bisa ya pakai jalur khusus, out of the box, tapi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Saber pungli jalan pintas menyelesaikan masalah itu," kata Wiranto.

Wiranto juga menegaskan bahwa pungli berbeda kategori dengan korupsi. Menurutnya, korupsi menyangkut potensi kerugian negara, sedangkan pungli lebih mengarah pada kerugian masyarakat. Saber pungli melingkupi kerugian yang meresahkan masyarakat.

"Korupsi perilakunya sama, cuma di sana ada unsur kerugian negara, lalu ada penindakan. Kami enggak punya kewenangan penindakan langsung. Kalau pidana kami salurkan kepada instansi penindakan, kami enggak bisa langsung penindakan," ujarnya. (pmg/wis)