Tjahjo Minta KPK Usut Perizinan Lahan Gambut

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berharap Komisi Pemberantasan Korupsi berani mengusut berbagai kasus terkait penerbitan izin penanaman di lahan gambut.

Menurutnya penyalahgunaan lahan gambut menjadi pemicu banyaknya kebakaran hutan dan rusaknya lingkungan.

"Yang tidak benar harus diluruskan jangan enak-enak saja. KPK jangan diam saja, harus kejar siapa yang beri izin tanah gambut itu, yang menikmati tanah-tanah gambut, enggak benar ini," kata Tjahjo di Kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Kamis (3/8).

Lihat juga: BMKG Deteksi 30 Titik Panas di Riau

Bekas Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan itu mengklaim, izin penanaman di lahan gambut tak pernah dikeluarkan Presiden Joko Widodo maupun Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.

Perizinan, katanya, kerap dikeluarkan rezim pemerintahan sebelum ini. KPK pun diminta menuntaskan penyelidikan ihwal terbitnya izin penanaman di lahan gambut sebelum Presiden Jokowi berkuasa.

"Siapa yang memberikan izin tanah gambut, yang mengelola, yang mendiamkan, yang menelantarkan, yang menjualbelikan, harus diusut. Mudah-mudahan KPK segera mengurusi ini," katanya.

Lihat juga: Pemerintah Tegaskan Tak Akan Mundur Lindungi Gambut

Tjahjo berkata, lahan gambut harusnya tidak bisa dikuasai pihak ketiga. Penguasaan terhadap gambut dan hutan juga menurutnya harus menjadi milik negara agar banyak manfaat bisa diberikan pada masyarakat.

"Tanah gambut itu kalau dikuasai pihak ketiga tanpa kejelasan akan mengganggu lingkungan secara keseluruhan," ujarnya.