Komnas HAM Minta Pemerintah Revisi Poin Krusial Perppu Ormas

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Nasional Hak Asasi Manusia meminta Pemerintah merevisi beberapa poin dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Perppu Ormas.

Ada dua poin revisi yang disoroti Komnas HAM. Pertama, lembaga itu meminta pemerintah mengembalikan proses pembubaran ormas dengan melibatkan pengadilan.

Absennya pertimbangan putusan peradilan dalam pembubaran ormas dalam Perppu Nomor 2/2017 dianggap sebagai penanda terjadinya kemunduran.

Lihat juga: Wiranto: SKB Eks HTI untuk Dinginkan Suasana

"Perppu merupakan kemunduran dibanding Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013. Argumennya satu, menghilangkan ketentuan keputusan pengadilan dalam penerapan sanksi administratif," ujar Ketua Komnas HAM Imdadun Rahmat di Kantor Pusat Gerakan Pemuda Ansor, Jakarta, Jumat (4/8).

Poin kedua yang disoroti Komnas HAM adalah ihwal delik 'penodaan agama' seperti tertulis di Pasal 59 ayat 3 poin b Perppu Ormas.

Pada pasal terkait, tertulis aturan bahwa ormas dilarang melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia.

Lihat juga: Wiranto Klaim Pembubaran Ormas Anti-Pancasila Didukung Ulama

Menurut Imdadun, larangan melakukan penistaan atau penodaan agama tersebut harus dijelaskan secara detail. Jika tidak, dikhawatirkan ada penyalahgunaan aturan untuk memberangus beberapa ormas yang dianggap melakukan pelanggaran.

"Baiknya ada penjelasannya dan dibatasi pada aspek penghinaan, bukan kelompok yang sering dituding sebagai 'ajaran sesat'," katanya.

Komnas HAM juga mengkritisi dimungkinkannya pemerintah menjatuhkan hukuman pidana bagi bekas anggota atau pengurus ormas yang dibubarkan.

Menurutnya, pembubaran suatu ormas tak serta merta harus diikuti dengan pemberian sanksi pidana bagi bekas anggotanya. Perppu itu juga dianggap berpotensi berbahaya bagi organisasi yang dianggap radikal dari kelompok 'kanan' maupun 'kiri'.

Lihat juga: Menristekdikti Beri Dua Pilihan untuk PNS Terlibat HTI

"Keputusan Menkumham berpotensi menjadikan Perppu ini jaring cantrang bagi semua kelompok berpikiran radikal kanan maupun kiri. Perppu ini menjadi aparat kekuasaan untuk memberangus suara kritis terhadap pemerintah yang berkuasa, termasuk kelompok kritis pro demokrasi dan pro HAM," ujarnya.