Mendes Sebut 3 Daerah Potensi Selewengkan Dana Desa

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo menyebutkan daerah-daerah berpotensi menyelewengkan dana desa.

Pada dasarnya potensi penyelewengan dana desa bisa terjadi di seluruh daerah. Namun, Eko mengakui beberapa daerah potensi penyelewenangan lebih terbuka dibanding daerah lain.

Demikian dikatakan Eko setelah menghadap Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (7/8).

Lihat juga: Dikorupsi, Jokowi Minta Pengawasan Dana Desa Berlapis

"Hampir semua wilayah ada, tapi jumlahnya kecil. Yang masif itu beberapa kabupaten di Sumatera Utara, Madura, dan Papua bagian pegunungan," ujar Eko.

Penyelewengan diduga dengan berbagai macam modus, seperti pemotongan anggaran hingga menentukan proyek tak sesuai peraturan yang berlaku.

Ia menegaskan, jajarannya bersama satuan tugas dana desa telah mengamati sekaligus memonitor seluruh desa yang ada. Peringatan halus dan pendekatan persuasif dilakukan untuk menghindari penyelewengan dana desa.

Lihat juga: Menteri Eko: Jangan Main-Main dengan Dana Desa

"Daerah berpotensi besar kasus penyelewengan sudah kami ingatkan. Kalau tidak digubris, akan ada penindakan hukum," tutur Politikus PKB ini.

Menurutnya, kepala desa kini tak lagi bisa beralasan tak mengerti mengatur dana desa. Sebab, pendampingan bisa diterima dengan mudah mulai dari pelatihan, dinas pemberdayaan masyarakat desa, hingga satgas dana desa yang bisa dihubungi melalui 1500040.

Beberapa waktu lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan Kepala Kejaksaan Negeri Pamekasan Rudy Prasetya dan Bupati Pamekasan Ahmad Syafii terkait dugaan suap penghentian penanganan perkara dugaan korupsi dana desa yang diusut Kejari Pamekasan.

Lihat juga: Pemerintah Kaji Efektifitas Dana Desa Akhir Tahun Ini

Pemerintah sendiri tak main-main mengenai dana desa. Sebab sejak 2015, pemerintah selalu meningkatkan anggaran desa hingga Rp127 triliun untuk 74 ribu desa di Indonesia.

Namun, pengawasannya dianggap lemah sehingga dana desa kerap dijadikan bancakan pejabat daerah. Menanggapi itu, Jokowi kemudian menginstruksikan pengawasan terhadap dana desa harus berlapis.