Jokowi Perintahkan Mendes Awasi Dana Desa Berapapun Nilainya

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo mengatakan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menginstruksikan pihaknya bersama aparat penegak hukum menindaklanjuti seluruh laporan dugaan penyalahgunaan dana desa.

Ia menuturkan, selama ini tak semua laporan diproses karena kemungkinan lebih besar pada biaya penanganan kasus dibandingkan anggaran yang diselewengkan.

"Persoalannya memang kasus kecil seperti Rp10 juta-Rp50 juta, ongkos menanganinya mungkin lebih besar. Tadi ada arahan Presiden setiap kasus harus ditangani," ujar Eko di Kompleks Istana Kepresidenan, Senin (7/8).

Ia berpendapat, langkah ini diambil demi menimbulkan efek jera. Banyak laporan kemungkinan penyelewengan dana desa yang telah diterima. Peringatan dan pendekatan persuasif diberikan kepada kepala desa setempat demi mencegah penyelewengan.

Lihat juga: Mendes Sebut 3 Daerah Potensi Selewengkan Dana Desa

Di sisi lain, kementerian desa juga mengajak Polri berkoordinasi untuk menindaklanjuti laporan yang diterima. Sebab, kejaksaan telah menaruh seorang perwakilan dalam satuan tugas (satgas) dana desa.

Oleh sebab itu, Eko mengingatkan seluruh kepala desa untuk berhati-hati mengatur penggunaan dan menerapkan dana desa. Pemerintah pusat menyediakan pendampingan untuk memastikan hal itu.

Apabila kurang, mereka dapat meminta bantuan kepada dinas pemberdayaan masyarakat desa, hingga satgas dana desa yang bisa dihubungi melalui 1500040. Pengawasan langsung juga dilakukan masyarakat desa. Menurut dia, warga desa kini sudah berani melapor apabila melihat dugaan kecurangan.

"Tapi kalau nekat ya enggak bisa lagi. Proses belajar dua tahun sudah cukup. Tidak ada lagi (alasan) tidak tahu. Maka diproses," tutur politikus PKB ini.

Lihat juga: Dikorupsi, Jokowi Minta Pengawasan Dana Desa Berlapis

Evaluasi Efektivitas

Jokowi, kata Eko, turut menginstruksikan evaluasi efektivitas dana desa. Program ini telah dilakukan sejak 2015. Setiap tahun, Presiden selalu menaikkan anggarannya hingga Rp127 triliun guna menyejahterakan 74 ribu desa Indonesia.

"Pak Presiden minta segera survei lagi untuk mengevaluasi efektivitas. Saya yakin ada peningkatan pertumbuhan di desa-desa," kata Eko.

Ia menuturkan, survei ini akan berbeda dari survei Badan Pusat Statistik bulan depan. Survei BPS hanya seputar potensi desa.

Dalam pertemuan internal bersama Jokowi, ia menyampaikan, mayoritas penggunaan dana desa baik dan cepat. Hal itu terlihat dari meningkatnya persentase penyerapan dana desa.

Lihat juga: KPK: Mendes Lepas Tangan Audit Penggunaan Dana Desa

Pada 2015, dana desa terserap 82 persen. Sementara tahun lalu, penyerapan meningkat menjadi 97 persen. "Artinya masyarakat desa secara administratif mampu," tutur Eko. (djm/djm)