PKS dan GM Demokrat Resmi Laporkan Viktor ke MKD

Abi Sarwanto, CNN Indonesia | Senin, 07/08/2017 18:45 WIB
Ketua Fraksi NasDem Viktor Laiskodat dilaporkan PKS dan Generasi Muda Demokrat ke Mahkamah Kehormatan Dewan atas pernyataannya terkait khilafah dan PKI. Ketua DPP PKS Departemen Hukum dan HAM Zainudin Paru melaporkan Ketua Fraksi NasDem Viktor Laiskodat ke MKD. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Generasi Muda Demokrat resmi melaporkan Ketua Fraksi NasDem Viktor Bungtilu Laiskodat ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) atas pernyataannya di Kupang pekan lalu.

Ketua DPP PKS Departemen Hukum dan HAM Zainudin Paru mengatakan, pernyataan Viktor di Kupang yang menyinggung Partai Gerindra, Demokrat, PKS dan PAN terkait khilafah dan PKI berpotensi menimbulkan konflik dan permusuhan di tengah masyarakat. PKS meminta MKD agar Viktor segera diproses secara etik.

"Pengaduan kami meminta agar ini segera dipanggil kemudian diperiksa. Dan meminta MKD memecat, jika memang dugaan itu terbukti melanggar kode etik dan sumpah jabatan sebagai anggota DPR RI," ujar Zainudin di melaporkan ke MKD di Gedung DPR, Senin (7/8).

Dalam laporannya, kata Zainudin, PKS membawa bukti flashdisk yang memuat rekaman video pernyataan Viktor secara utuh dengan durasi 25 menit maupun yang versi pendek selama 2,3 menit.


Zainudin berharap, Viktor dihukum setimpal atas perbuatannya karena dianggap telah mengganggu dan mengancam stabilitas persatuan, kesatuan serta perdamaian di tingkat nasional.

"Kami minta masalah copot atau tidak dari ketua fraksi tapi kami minta diberhentikan dari anggota DPR RI," kata dia.

Sementara Wakil Ketua Umum Generasi Muda Demokrat N Primawira mengatakan, selain melapor ke MKD pihaknya berencana melakukan somasi ke Viktor. Generasi Muda Demokrat melaporkan Viktor ke MKD setelah PKS.
PKS dan GM Demokrat Resmi Laporkan Viktor ke MKDWakil Ketua Umum Generasi Muda Demokrat N Primawira melaporkan Ketua Fraksi NasDem Viktor Laiskodat ke MKD, Senin (7/8). (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)
"Untuk meminta maaf secara terbuka kepada Partai Demokrat dan kader-kader di seluruh Indonesia, khususnya kader Partai Demokrat di Nusa Tenggara Timur," kata Primawira.

Terkait laporan ke MKD, tuntutan yang diajukan organisasi sayap Partai Demokrat itu sama dengan PKS, yakni mendapat sanksi etik.

"Kami percayakan ke MKD untuk memutuskan yang terbaik. Tapi tentunya kami minta dia (Viktor) dicopot dari anggota dewan," ujarnya.

Sebelum ke MKD, keduanya menyambangi Bareskrim Polri untuk melaporkan dugaan tindakan pencemaran nama baik, ujaran kebencian dan terkait pasal penodaan agama.