Jokowi Minta Pegawai Negeri Tak Alergi Kritik

Jatinangor, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo meminta pamong praja tidak alergi terhadap kritikan masyarakat dalam menjalankan tugasnya di berbagai lini pemerintahan.

Menurut Jokowi, kritik masyarakat akan semakin sering diterima pegawai negeri kedepannya. Sebabnya, ekspektasi masyarakat atas kualitas pelayanan publik semakin tinggi.

"Sekarang mereka tidak ragu untuk mendebat, kritik, atau protes jika menurut masyarakat layanan yang didapatkan tidak memuaskan atau lamban. Jadikan kritik masyarakat sebagai bahan untuk perbaikan, bahan melakukan reformasi birokrasi di lingkungan saudara-saudara bertugas," ujar Jokowi kala melantik 2.014 pamong praja muda Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Angkatan XXIV di Jatinangor, Selasa (8/8).

Lihat juga: Gejala Anti-Kritik Rezim Jokowi

Jokowi juga meminta para pamong praja yang baru lulus bisa memberikan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Hal itu perlu dilakukan guna menjaga dan menaikkan peringkat kemudahan berbisnis Indonesia.

Menurut Jokowi, peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia telah naik dari urutan 106 pada 2016 menjadi urutan ke-91 pada 2017. Capaian itu ia harapkan terus berlanjut kedepannya.

"Survei internasional juga menunjukan tingginya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah, ini harus kita jaga. Indonesia menempati posisi pertama dari pada Swiss dan lebih tinggi dari negara maju yang lain," ujarnya.

Lihat juga: Simbiosis Mutualisme Dukungan Politik Jokowi

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu meminta pamong praja lulusan IPDN menjadi garda terdepan dalam melakukan perubahan pola pikir, sikap, dan sistem membangun tata kelola pemerintahan yang baik.

"Dari segi IPM (Indeks Pembangunan Manusia), posisi Indonesia naik dari kategori medium human development menjadi high human development. Itu semua harus kita tingkatkan, majukan, kembangkan dengan baik," katanya.

Lihat juga: Guyon Jokowi soal Diktator di Kuis Sepeda

Ribuan pamong praja lulusan IPDN tahun ini akan segera ditugaskan ke berbagai daerah yang berada di perbatasan negara. Mereka akan bertugas di perbatasan selama jangka waktu hingga 12 bulan ke depan.

"Pamong praja muda ini sesuai arahan Presiden dan Mendagri setelah wisuda kemarin dan pelantikan hari ini ditempatkan di desa, daerah penugasan seluruh provinsi di perbatasan desa pulau terluar," kata Rektor IPDN Ermaya Suryadi. (gil)