Nelayan Miskin, Menteri Susi Mau Natuna Bebas Ilegal Fishing

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti menyebut, masyarakat nelayan di kawasan Natuna seharusnya bisa hidup sejahtera karena dikelilingi laut dengan hasil yang melimpah.

Namun, kondisi sebaliknya ditemui Susi di lapangan. Saat ini, nelayan-nelayan Indonesia yang tinggal di Natuna, menurut dia, justru hidup miskin ditengah sumber daya alam yang melimpah ruah.

"Prihatin sekali saya, saya sangat khawatir kalau pulau ini (Laut Natuna) jatuh ke tangan asing, kasian itu nelayan-nelayan kita," kata Susi melalui siaran pers yang diterima CNNIndonesia.com, Kamis (10/8).

Lihat juga: Menteri Susi Polisikan Ketua Organisasi Nelayan

Susi pun berpesan, agar kerja sama antar kementerian dan lembaga pun harus diperkuat. Kerja sama tak hanya terbatas pada upaya melestarikan dan memajukan kehidupan nelayan di kawasan Natuna, tetapi juga melindungi laut Natuna dari serbuan para pelaku Ilegal fishing.

"Ini yang harus diwasapadai bersama, pemain illegal fishing yang berganti baju itu yang berbahaya," kata dia.

Sebagaimana diketahui, pemerintah telah menutup sektor perikanan tangkap Indonesia untuk pelaku industri asing sejak Perpres nomor 44 tahun 2016 diterbitkan. Modal asing, baik berupa awak kapal hingga kapal eks asing pun dilarang digunakan di Indonesia.

Perpres ini pun kata Susi, harus ditegakan dengan tegas, meskipun terkesan ekstrim.

"Kalau ada yang bilang terlalu ekstrim, ya memang harus. Mereka (pelaku illegal fishing) pun sudah melakukan tindakan yang ekstrim saat mencuri di wilayah kita," kata Susi.

Praktik illegal fishing sendiri diketahui telah menyebabkan tutupnya 115 eksportis Indonesia sepanjang tahun 2003-2013. Hal ini pun berdampak pada turunnya ekspor perikanan.

"Nah kebalikannya, waktu kita sudah berantas, ada 20 perusahaan agen kapal asing yang tutup, biar tau rasa itu mereka semua," kata dia.

Lihat juga: Menteri Susi Didesak Usut Penyalahgunaan Subsidi BBM Nelayan

Susi pun menyebut, dirinya tidak ingin fasilitas negara baik berupa sumber daya alam maupun teknologi jatuh ke tangan pihak asing. Menurutnya, Indonesia tak boleh lagi mengulangi kesalahan yang sama dalam hal tata kelola, khususnya tata kelola perikanan.

"Saya imbau ayo beresin lautnya. Peraturan juga ada untuk menjaga, misal di Natuna, jangan sampai di sini (Natuna) ekonomi tumbuh tapi bukan warga Natuna yang menikmati, itu no way," kata dia.