Pemprov DKI Diminta Tunda Larangan Motor di Rasuna Said

Jakarta, CNN Indonesia -- Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai akan melakukan uji coba perluasan larangan melintas sepeda motor.

Selain di kawasan Sudirman (Bundaran HI hingga Bundaran Senayan), larangan melintas untuk roda dua itu pun bakal diterapkan di Jalan Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan. Uji coba itu direncanakan pada 11 atau 12 September mendatang hingga 30 hari ke depan.

Menanggapi rencana larangan sepeda motor tersebut dalam waktu dekat, pengamat transportasi Darmaningtyas menilai perlu dipertimbangkan kembali.

"Secara prinsip, saya kira oke. Namun, waktunya itu saya kira sebaiknya menunggu penyelesaian pembangunan infrastruktur. Baik, underpass (terowongan bawah tanah di perempatan Rasuna Said-Gatot Subroto), LRT (Light Rail Transit), dan MRT (Mass Rail Transit)," ujar Darmaningtyas saat dihubungi CNNIndonesia.com, Senin (21/8).

Lihat juga: Ganjil-Genap Tol Cikampek dan Upaya Mengerem Arus dari Bekasi

Hal itu, kata Darmaningtyas, dinilai lebih baik terutama bagi para pekerja di kawasan yang membutuhkan waktu tempuh lebih cepat dengan sepeda motor.

Secara terpisah, pengamat transportasi dari Universitas Indonesia Ellen Tangkudung, mengapresiasi andai pembatasan itu diterapkan dalam waktu dekat. Alasannya, kata Ellen, di tengah percepatan pembangunan infrastruktur telah membuat kemacetan menjadi berlipat ganda.

"Untuk mengatasi itu bisa dilakukan setidaknya dengan meminta orang beralih mengganti ke angkutan umum," ujar Ellen.

Namun, agar para pekerja dan aktivitas warga di kawasan Sudirman-Senayan, maupun Rasuna Said tak terganggu, Ellen menegaskan pemerintah harus memberi jaminan ketersediaan fasilitas angkutan umum serta sistem lalu lintas yang baik. Tanpa itu, kata dia, orang akan sulit beralih ke angkutan umum.

Lihat juga: Motor Juga Akan Dilarang Melintas di Rasuna Said, Kuningan

Kebijakan Melintas Mobil dengan Plat Nomor Ganjil-Genap

Selain larangan sepeda motor, di kawasan Rasuna Said pun direncanakan diterapkan kebijakan melintas mobil dengan plat nomor ganjil dan genap. Untuk mengatasi kemacetan hingga infrastruktur selesai, Darmaningtyas menilai penerapan kebijakan ganjil-genap itu lebih masuk akal untuk diterapkan lebih dulu.

"Sambil menunggu penyelesaian infrastruktur yang ada. Nanti, kalau infrastukturnya sudah ada barulah [pembatasan kendaraan bermotor] itu diperluas," ujar Darmaningtyas.

Namun, lain halnya dengan Ellen. Menurutnya, baik pengendara sepeda motor maupun kendaraan pribadi lah yang membuat jalanan lebih padat karena perbandingan individu dan volume kendaraan.

"Motor dan mobil itu sama-sama menghabiskan [badan] jalan. Kalau di bus kan bisa 80-120 orang, kalau itu bus gandeng," kata Ellen.