Aliansi Nelayan Minta Susi Cabut Laporan Pencemaran Nama Baik

Jakarta, CNN Indonesia -- Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI) meminta Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti segera mencabut laporan terkait dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik yang melibatkan Ketua Umum Front Nelayan Indonesia (FNI) Rusdianto Samawa. 

Mereka menyebut, sebagai menteri, Susi seharusnya siap menerima kritikan dari masyarakat dan tidak langsung mengajukan laporan kepada pihak berwenang terkait kritikan tersebut. 

"Dia kan menteri, pembantu rakyat. Harusnya terima saat dikritik, apalagi yang mengkritik adalah nelayan. Kenapa malah dipolisikan?” kata Ketua Umum Aliansi Nelayan Indonesia (ANNI), Riyono, di kawasan Cikini, Jakarta, Jumat (25/8).

Riyono mengatakan, sebagai pejabat publik, mendapat kritikan adalah hal wajar. Hal ini pun katanya, berguna untuk perbaikan dan keseimbangan ketika menyusun kebijakan bagi kesejahteraan nelayan. 

Lihat juga: Polisikan Ketua Nelayan, Susi Dicap Menteri Anti-Kritik

Namun, yang dilakukan Menteri Susi justru dianggap berbanding terbalik. Susi langsung mempolisikan Rusdianto ketika terusik dengan kritikan yang disampaikan melalui media sosial. 

"Dia (Susi) tidak berbicara apa pun, tiba-tiba kawan kami langsung diperiksa polisi. Setelah diperiksa pun langsung ditetapkan jadi tersangka," katanya. 

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri memang telah menetapkan Rusdianto sebagai tersangka atas dugaan penghinaan dan pencemaran nama baik Susi.

Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim pun telah melayangkan surat panggilan bernomor S.Pgl/47/VIII/2017/Dittipidsiber kepada Rusdianto untuk menjalani pemeriksaan pada Kamis (24/8).

Lihat juga: Nelayan Pengkritik Menteri Susi Jadi Tersangka

ANNI, kata Riyono, akan mendesak Susi agar mau membuka mediasi terkait kasus itu. Menurutnya, masih ada cara lain agar kedua belah pihak mencapai kesepakatan, hingga Susi mau mencabut aduannya. 

"Masih ada (cara) kita upayakan mediasi, karena tidak bisa serta merta kawan kami diadili hanya karena kritikan," kata dia. 

Selain meminta agar Susi segera mencabut laporan itu, Riyono juga mengatakan pihaknya akan segera melakukan Judicial Review dari semua kebijakan yang dikeluarkan menteri asal Pangandaran itu. JR ini dilakukan sebagai bentuk koreksi konstitusional yang secara sah dan dilindungi hukum. 

"Dikritik tidak terima, kita maju ke Judicial Review," katanya.  (has)