Tito: Ada yang Kemas Isu Rohingya untuk Serang Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Tito Karnavian mengatakan, krisis kemanusiaan yang menimpa Rohingya di Myanmar banyak dimanfaatkan kelompok tertentu untuk menyerang Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Dia menyatakan hal itu berdasarkan hasil analisis menggunakan perangkat lunak (software) terhadap media sosial Twitter. Kelompok tertentu di Indonesia memanfaatkan isu Rohingya untuk membangun sentimen antipati umat Islam terhadap pemerintahan Jokowi.

"Dari hasil penelitian (software Opinion Analysist) isu ini lebih banyak dikemas untuk 'digoreng' menyerang pemerintah, dianggap lemah. Padahal pemerintah sudah lakukan langkah yang pas," kata Tito di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (5/9).

Lihat juga: Wiranto: Usir Dubes Myanmar, RI Tak Bisa Bantu Rohingya

Tito mengatakan, cara-cara yang dilakukan kelompok tersebut pernah digunakan dalam Pilkada Serentak 2017 untuk menyerang salah satu pasangan calon dan pemerintah.

"Sekarang ada isu baru yang kira-kira bisa dipakai untuk digoreng-goreng. Ini penelitian ini dari software Opinion Analysist," katanya.

Munculnya sentimen keagamaan, menurut Tito, justru menjauhkan isu Rohingya dari masalah kemanusiaan.

Dia menuturkan, komentar sejumlah pengguna media sosial yang mengajak umat Islam antipati terhadap Pemerintahan Jokowi pun lebih banyak dibandingkan ajakan memberi bantuan kemanusiaan dalam menyikapi konflik berkepanjangan di Rakhine.

Lihat juga: Fadli Zon: Bantuan Pemerintah ke Rohingya Kalah dari LSM

"Isu di Twitter lebih banyak mengajak kelompok umat Islam lain berantipati pada pemerintah dan presiden, dibanding berusaha melakukan kegiatan kemanusiaan," ujar jenderal polisi bintang empat itu.

Sementara itu, Front Pembela Islam (FPI) Jawa Tengah berencana menggelar aksi solidaritas Rohingya di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah, Jumat (8/9). Tito menilai, masyarakat tidak perlu menggelar aksi merespons konflik Rohingya.

Tito menilai, masyarakat tidak perlu menggelar aksi di Candi Borobudur untuk merespons konflik Rohingya. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Menurutnya, masyarakat tidak perlu melakukan aksi di Candi Borobudur sebab pemerintah telah mengambil langkah diplomatik dengan mengutus Menteri Luar Negeri Retno Marsudi bertemu dengan pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi.

"Semua sudah bergerak. Jadi tidak dalam aksi kekerasan. Kalau ada yang mau demo, kekerasan, mending tidak usah," tutur Tito.

Saat bertemu dengan Aung San Suu Kyi, Retno telah meminta seluruh pihak di Myanmar untuk menahan diri dan menghindari penggunaan kekerasan dalam menyelesaikan situasi di Rakhine.

Lihat juga: Tjahjo Sebut Status WNI Bagi Pengungsi Rohingya Butuh Proses

Dalam pertemuan itu, Retno mengatakan, Indonesia juga mengusulkan empat formula lain untuk merespons konflik berkepanjangan di Rakhine.

Pertama, Indonesia mendorong Myanmar untuk segera memulihkan stabilitas dan keamanan di Rakhine. Kedua, RI meminta otoritas Myanmar melindungi seluruh warganya tanpa memandang ras dan agama.

Selain itu, Myanmar juga diminta membuka akses kemanusiaan ke Rakhine bagi sejumlah negara dan organisasi internasional. Akses ini sangat penting guna menyalurkan bantuan bagi warga Rohingya terdampak konflik di Rakhine.