Pansus 'Curhat' ke ICMI: Kami Capek Dianggap Pro-Koruptor

Tiara Sutari, CNN Indonesia | Kamis, 07/09/2017 14:38 WIB
Pansus 'Curhat' ke ICMI: Kami Capek Dianggap Pro-Koruptor Pansus Hak Angket merasa lelah karena terus dianggap mendukung koruptor. Mereka menyatakan pembentukan pansus itu adalah untuk memperbaiki kinerja KPK. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)
Jakarta, CNN Indonesia -- Panitia Pansus Angket KPK menyampaikan keluh kesahnya kepada Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshidique. Anggota pansus KPK merasa lelah karena terus menerus dianggap mendukung dan berpihak kepada koruptor setelah membentuk lembaga Pansus Angket tersebut.

Anggota Pansus Angket, Henry Yosodiningrat mengatakan, dirinya tidak tahu lagi harus mengadu kemana, sebab selama ini masyarakat menilai pihak DPR khususnya pansus angket pro dan melindungi pelaku korupsi.

"Kami ini capek, paradigma di masyarakat itu kami dianggap pro koruptor dan dianggap mau menghancurkan KPK, padahal faktanya tidak seperti itu," kata Henry menyampaikan keluhannya kepada Jimly di Gedung ICMI, Jakarta, Kamis (7/9).
Sebaliknya kata Henry, pansus angket ini dibentuk untuk memperbaiki kinerja KPK yang dia anggap kian menyimpang. Dia juga ingin adanya transparansi dari lembaga antirasuah itu dalam setiap pekerjaanya.


"Kami cuma ingin memperbaiki kinerja mereka, bukan menghancurkan. Tapi anggapan dan paradigma yang dibentuk di masyarakat saat ini justru kami malah mau hancurkan KPK," kata dia.

Bekerja Independen

Senada dengan Henry, Masinton Pasaribu juga sependapat, dia menyebut Pansus Angket itu dibentuk agar KPK bekerja secara independen tanpa khawatir bisa disusupi oleh kepentingan politik.

"Begini yah, jangan sampai menangkap itu karena ada kepentingan politik. Kita juga maunya KPK tetap ada, sangat dukung menangkap koruptor, tapi bekerjalah dengan benar," kata dia.
Masinton juga menyinggung petinggi dan penyidik KPK yang menurutnya bekerja tak memiliki aturan. Misalnya, saat menetapkan seseorang dengan status tersangka, cara KPK menyampaikam status penetapan tersangka itu dianggap tidak etis dan penuh candaan.

"Misalnya, Ketika masa kepemimpinan Abraham Samad. Dia menetapkan tersangka kepada Pak Budi Gunawan sambil tertawa-tawa, itu kan tidak etis," kata dia. (asa)