Fahri Bela Fadli soal Surat Setya Novanto ke KPK

Abi Sarwanto , CNN Indonesia | Kamis, 14/09/2017 22:09 WIB
Fahri Bela Fadli soal Surat Setya Novanto ke KPK Fahri Hamzah (kiri) membela koleganya, Fadli Zon, yang menandatangani surat permohonan penundaan pemeriksaan Setya Novanto di KPK. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)
Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah membela koleganya, Fadli Zon yang menandatangani surat permohonan penundaan pemeriksaan yang dilayangkan Ketua DPR Setya Novanto ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurutnya, langkah Fadli tidak menyalahi etik sebagai pimpinan maupun anggota dewan.

Fadli dilaporkan Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin ke Mahkamah Kehormatan Dewan karena menandatangani surat tersebut.

Menurut Boyamin, surat yang meminta penundaan pemeriksaan Setya setelah proses praperadilan, harusnya tidak perlu dikirim melalui lembaga Kesekretariatan Jenderal DPR. MAKI menilai ada upaya intervensi dari surat itu terkait kasus yang menjerat Setya.

"Enggak (menyalahi etik), itu kan cuma meneruskan surat saja," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/9).
Fahri menjelaskan, surat Setya Novanto merupakan bentuk aspirasi. DPR hanya menerima dan meneruskan aspirasi kepada lembaga atau institusi yamg menjadi tujuan surat tersebut.

Surat aspirasi itu dijelaskannya, masuk ke meja Sekretariat Jenderal DPR sebelum dipilah untuk diteruskan kepada pimpinan dewan sesuai dengan masing-masing bidang. Setelah ditandatangani pimpinan dewan sesuai bidang dari surat tersebut, pihak Setjen DPR kemudian mengirim sesuai tujuan.

Dengan demikian, kata Fahri, untuk surat aspirasi, pimpinan dewan lain tidak perlu mengetahuinya. Apalagi, sifatnya itu hanya meneruskan saja.

"Kekuatan surat itu apa? tidak ada, itu cuma meneruskan. Ada orang bilang begini lho, ada orang minta begini lho, ada orang mengusulkan begini," ujarnya.

Fahri menambahkan, semua orang berhak mengirim surat aspirasi ke DPR untuk diteruskan ke lembaga yang dituju.

"Jangankan tersangka, itu guru nelayan apa siapapun boleh punya aspirasi dan diteruskan oleh DPR," katanya.
Fadli menilai MAKI telah salah menuding dirinya mengintervensi penyidikan kasus korupsi di KPK karena dia hanya menindaklanjuti surat aspirasi yang diterimanya.

"Dalam persoalan menyampaikan aspirasi masyarakat Saya tidak boleh diskriminatif. Siapapun mau menyampaikan aspirasi kita teruskan," ujar Fadli.