Polri Ajukan Rp975 Miliar Untuk Bentuk Densus Tipikor

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepolisian RI mengajukan anggaran sebesar Rp975 miliar untuk membentuk Densus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polri pada tahun 2018.

Asisten Perencanaan Kapolri Inspektur Jenderal Bambang Sunarwibowo mengatakan, anggaran itu untuk memenuhi kebutuhan operasional Densus Tipikor Polri yang pembentukannya diprediksi selesai akhir tahun 2017 dan mulai beroperasi awal tahun depan.

"Antara lain untuk memperkuat penyelidikan dan penyidikan tipikor dengan pembentukan densus pemberantasan tindak pidana korupsi," ujar Bambang dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (19/9).

Lihat juga: Jaksa Agung Tolak Gabung Densus Antikorupsi Polri

Bambang mengatakan, anggaran tersebut akan masuk dalam usulan penambahan alokasi anggaran Polri tahun 2018 sebesar Rp35,6 triliun.

Penambahan anggaran dilakukan karena pagu anggaran Polri tahun 2018 yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani sebesar Rp77,7 triliun dari usulan indikatif Polri sebesar Rp136,5 triliun, dirasa tidak mencukupi kebutuhan dan capaian kerja Polri tahun 2018.

"Guna meningkatkan capaian kinerja Polri mohon kiranya pimpinan dan anggota Komisi III mendukung Polri untuk mendapatkan tambahan anggaran sebesar Rp35,646 triliun," ujar Bambang.

Lihat juga: Densus Antikorupsi Berkantor di Gedung Polda Metro Jaya

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo menyatakan pihaknya akan segera membahas usulan tambahan anggaran tersebut.

Ia berkata, sejauh ini Kementerian Keuangan baru mengabulkan Rp1,29 trilun penambahan anggaran Polri tahun 2018.

"Sebenarnya pemerintah sudah menyetujui, tapi tidak seluruhnya ini permintaan tambahan Rp35 sekian triliun. Kami masih baru dalam tahap pembahasan siklus yang ke empat. Jadi masih ada 15 siklus lagi proses untuk mencapai gol," ujar Bamsut.

Lihat juga: Polri Kaji Kebutuhan Personel Densus Antikorupsi

Jika terbentuk, Densus Tipikor rencananya akan berkantor di Markas Polda Metro Jaya.

Densus Antikorupsi akan bekerja di bawah kendali Kapolri dan akan menggunakan Undang-undang UU Tindak Pidana Korupsi sebagai dasar kerja lembaga tersebut.