Mayoritas Pembaca CNNIndonesia Tertarik Tonton Film G30S/PKI
CNN Indonesia
Rabu, 20 Sep 2017 10:49 WIB
Jakarta, CNN Indonesia -- Film Penumpasan Pengkhianatan G 30 S PKI yang rilis pada 1984 silam, menjadi kontroversi hingga kini. Film yang diproduksi Perum Produksi Film Negara (PPFN) dan disutradari Arifin C Noer itu dinilai sebagai alat propaganda Orde Baru yang dipimpin Soeharto atas peristiwa seputar 1965.
Pemutaran dan instruksi wajib tonton atas film tersebut sudah dicabut ketika Orde Baru tumbang, dan Indonesia masuk masa reformasi. Namun, kini polemik tentang pemutaran film itu kembali muncul. TNI berencana menggelar nonton bareng film tersebut.
CNNIndonesia.com menggelar jajak pendapat lewat Twitter untuk mengetahui minat netizen untuk menonton film yang disebut melibatkan lebih dari 10 ribu aktor dan pemeran figuran itu.
Hasilnya, sebanyak 72 persen pembaca CNNIndonesia.com yang mengikuti jajak pendapat menyatakan 'Tertarik untuk menonton film Pengkhianatan G30S/PKI'. Dan, sisanya, sebanyak 28 persen menyatakan tidak tertarik. Jajak pendapat ini tidak bersifat ilmiah.
Voting itu sendiri diikuti 5.286 pemilik akun Twitter.
[Gambas:Twitter]
Berawal dari Gagasan TNI
Rencana TNI dan beberapa pihak untuk memutar film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI pada akhir bulan ini mengundang kembali perhatian publik atas peristiwa 1965 silam.
Apalagi, ketika muncul rencana pemutaran tersebut, di saat yang hampir bersamaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta memfasilitasi tempatnya untuk seminar sejarah 1965/1966.
Kegiatan di LBH yang sejatinya digelar Sabtu (16/9) itu memang kemudian dibatalkan ketika polisi turun tangan. Namun, sehari kemudian di gedung yang sama digelar kegiatan apresiasi seni 'Asik-Asik Aksi: Indonesia Darurat Demokrasi'.
Ketika acara berakhir pada pukul 21.00, peserta kegiatan tak bisa keluar dari gedung LBH Jakarta karena kepungan massa di luar. Massa menuding ada kegiatan terkait PKI di dalam gedung lembaga bantuan hukum yang berdiri pada 1970 silam itu. Dan, pengepungan itu pun berujung rusuh sehingga dibubarkan paksa polisi pada Senin (18/9) dini hari WIB.
Setelah dua peristiwa tersebut, pada Selasa (19/9) marak tanggapan terkait peristiwa di LBH dan rencana pemutaran film yang pernah diwajibkan tonton pada era Orde Baru tersebut.
Dalam catatan CNNIndonesia.com, Golkar mendukung TNI dan merencanakan menggelar pemutaran film serupa. Selain itu, Partai Amanat Nasional (PAN) pun mencanangkan bakal memutar film itu.
Di unsur masyarakat, SMK Muhammadiyah I Depok di Jawa Barat pun berencana menggelar nonton bersama film itu sebagai salah satu bagian memperingati tahun baru Islam, Rabu (20/9) malam. Dewan Kemakmuran (DKM) Masjid As-Salaam di Komplek Metland, Cileungsi, Kabupaten Bogor memajang spanduk bakal menggelar pemutaran film Penumpasan Pengkhianatan G30S PKI.
Terkait hal tersebut, Pengurus Besar Nadhlatul Ulama membebaskan kepada warga organisasi massa Islam tersebut untuk menonton atau tidak. Sekjen PBNU Helmy Faishal menyatakan masyarakat, terutama santri sudah cerdas dalam menyikapi sejarah bangsa.
Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo pun menyatakan pemerintah tak melarang karena menonton film tentang sejarah sebagai hal yang penting. Namun, pria yang terpilih dalam pilpres 2014 itu menyarankan agar dibuatkan film baru terkait peristiwa pada 1965 itu agar bisa dinikmati generasi milenial.
Pemutaran dan instruksi wajib tonton atas film tersebut sudah dicabut ketika Orde Baru tumbang, dan Indonesia masuk masa reformasi. Namun, kini polemik tentang pemutaran film itu kembali muncul. TNI berencana menggelar nonton bareng film tersebut.
Hasilnya, sebanyak 72 persen pembaca CNNIndonesia.com yang mengikuti jajak pendapat menyatakan 'Tertarik untuk menonton film Pengkhianatan G30S/PKI'. Dan, sisanya, sebanyak 28 persen menyatakan tidak tertarik. Jajak pendapat ini tidak bersifat ilmiah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
[Gambas:Twitter]
Rencana TNI dan beberapa pihak untuk memutar film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI pada akhir bulan ini mengundang kembali perhatian publik atas peristiwa 1965 silam.
Apalagi, ketika muncul rencana pemutaran tersebut, di saat yang hampir bersamaan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta memfasilitasi tempatnya untuk seminar sejarah 1965/1966.
Kegiatan di LBH yang sejatinya digelar Sabtu (16/9) itu memang kemudian dibatalkan ketika polisi turun tangan. Namun, sehari kemudian di gedung yang sama digelar kegiatan apresiasi seni 'Asik-Asik Aksi: Indonesia Darurat Demokrasi'.
Ketika acara berakhir pada pukul 21.00, peserta kegiatan tak bisa keluar dari gedung LBH Jakarta karena kepungan massa di luar. Massa menuding ada kegiatan terkait PKI di dalam gedung lembaga bantuan hukum yang berdiri pada 1970 silam itu. Dan, pengepungan itu pun berujung rusuh sehingga dibubarkan paksa polisi pada Senin (18/9) dini hari WIB.
 Polisi membubarkan aksi pengepungan di depan Gedung LBH Jakarta, Senin (18/9) dini hari WIB. (ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja) |
Dalam catatan CNNIndonesia.com, Golkar mendukung TNI dan merencanakan menggelar pemutaran film serupa. Selain itu, Partai Amanat Nasional (PAN) pun mencanangkan bakal memutar film itu.
Terkait hal tersebut, Pengurus Besar Nadhlatul Ulama membebaskan kepada warga organisasi massa Islam tersebut untuk menonton atau tidak. Sekjen PBNU Helmy Faishal menyatakan masyarakat, terutama santri sudah cerdas dalam menyikapi sejarah bangsa.
Sementara itu, Presiden RI Joko Widodo pun menyatakan pemerintah tak melarang karena menonton film tentang sejarah sebagai hal yang penting. Namun, pria yang terpilih dalam pilpres 2014 itu menyarankan agar dibuatkan film baru terkait peristiwa pada 1965 itu agar bisa dinikmati generasi milenial.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK