Menristekdikti Minta Penerapan Kegiatan Pancasila di Kampus

Jakarta, CNN Indonesia -- Berkaca rentannya perguruan tinggi (PT) disusupi gerakan radikal, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristek Dikti) M Nasir meminta kampus terapkan kegiatan berbasis Pancasila.

Itu diungkapkan Nasir usai kegiatan Deklarasi Lawan Radikalisme di Auditorium GWK, Universitas Kristen Indonesia, Jakarta, Selasa (19/9).

Menurutnya, penerapan itu dilakukan guna mencegah radikalisme menjalar di perguruan tinggi salah satunya lewat media teknologi dan informasi.

"Untuk menangkal radikalisme saya memerintahkan direktorat pembelajaran dan kemahasiswaan mengaktifkan semua kegiatan-kegiatan kampus yang berbasis Pancasila," jelasnya.

Lihat juga: Kasus Plagiat UNJ, Menteri Ancam Sanksi Tegas ke Rektor

Selain Nasir, ada sekitar 150-an rektor ataupun perwakilan dari seluruh Universitas di Jakarta yang datang ke UKI. Mereka menghadiri acara yang diprakarsai oleh Kopertis wilayah III Jakarta untuk deklarasi melawan radikalisme di kampus UKI Cawang.

Agenda ini nantinya berlanjut pada akhir September mendatang di Pulau Bali dengan kapasitas peserta lebih besar. Disebutkan para rektor dari 4.529 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta dari berbagai daerah di Tanah Air bakal hadir pada acara tersebut. Mereka akan berkumpul untuk menyampaikan deklarasi kebangsaan perguruan tinggi melawan radikalisme.

Perguruan Tinggi Tanpa Inovasi

Dalam kesempatan sama, Nasir pun mengkritik perguruan tinggi yang kurang merespon perubahan masyarakat melalui berbagai inovasi dalam pengembangan ilmu pengetahuan.

Nasir meminta perguruan tinggi tidak terpatok pada nomenklatur yang ada dalam pengajuan izin penyelenggaraan prodi. Hal itu dilakukan untuk merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pasar yang berubah cepat.

Salah satunya, Nasir mencontohkan jurusan di fakultas ekonomi yang monoton.

"Di Jurusan Ekonomi pasti ada Jurusan Akuntansi atau Manajemen. PT harus berinovasi misalnya mengembangkan Jurusan Logistik, atau Jurusan Ritel Manajemen, silakan saja dibuka," sarannya.

Lihat juga: Langkah Pemerintah Atasi Kekurangan Dosen di Perguruan Tinggi

Bagi Nasir, kondisi perguruan tinggi harus merespon perkembangan ilmu secepatnya. Jika tak direspon dengan baik, dikhawatirkan Indonesia akan terus tertinggal.

"Indonesia selalu tertinggal di kancah internasional saat pembahasan tentang Hukum Laut, belum lagi Hukum Udara. Ini menurut saya masalah. Makanya coba Fakultas Hukum membuka Jurusan Hukum Laut atau Hukum Udara, " ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Nasir, mengatakan banyak perguruan tinggi yang bermasalah pada dosen, terutama pada home base dosen.

Dia menyatakan Kemenristekdikiti akan melakukan penataan, agar syarat jumlah dosen yang mengajar di setiap prodi tidak mutlak enam orang.

Alasannya, dosen yang mengajar pada prodi jenjang sarjana, juga bisa mengajar di jenjang pascasarjana. Penataan penempatan dosen tersebut tak hanya dilakukan di setiap jenjang program studi, tetapi juga di tingkat fakultas.

"Tujuannya agar fleksibilitas perguruan tinggi semakin membaik," tambahnya.