DPR Batal Rapat Bahas Konsultasi Pansus KPK dengan Jokowi

Jakarta, CNN Indonesia -- Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menyatakan rapat pimpinan yang membahas permintaan Pansus Hak Angket terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dijadwalkan ulang pekan depan.

Ia beralasan, penundaan rapim karena jumlah pimpinan DPR tidak memenuhi kuorum, yakni hanya ada dua dari minimal tiga pimpinan DPR.

Lihat juga: Jokowi: Pansus KPK Wilayahnya DPR

"Rapim DPR dibatalkan dijadwal ulang karena tidak quorum. Rapim direncanakan jadwal ulang lagi minggu depan," ujat Taufik saat dihubungi, Rabu (20/9).

Meski terjadi penundaan, Taufik secara personal mengaku tidak setuju dengan rencana Pansus berkonsultasi dengan Presiden Jokowi. Mengingat pansus menjadi ranah legislatif sehingga tidak perlu melibatkan eksekutif.

Lihat juga: Masinton: Pencopotan Jabatan Wakil Ketua Pansus Angket Biasa

"Saya dari awal tidak setuju, karena pansus angket domainnya Parlemen bukan domain Pemerintah. Tidak perlu menarik-narik pemerintah dalam pansus angket, tugas pemerintah tetap konsentrasi saja untuk mensejahterakan rakyat," ujarnya.

Lebih jauh Wakil Ketua Umum PAN ini juga menilai wacana pansus melakukan konsultasi itu justru akan membuat opini publik terhadap Jokowi menjadi negatif. Jokowi nantinya akan dianggap mengintervensi KPK jika menerima konsultasi tersebut.

Lihat juga: Pimpinan DPR Bahas Konsultasi Pansus KPK dengan Jokowi

Oleh karena itu, Taufik berharap pansus mematuhi ketentuan untuk tidak melibatkan pemerintah dalam proses angket terhadap KPK.

"Kasihan pemerintah kalau internal parlemen dibawa-bawa ke pemerintah, terkesan intervensi walaupun tidak. Jadi sekali lagi jangan sampai itu membebani pemerintah," ujar Taufik.