Banyak Posko Mandiri, Pemkab Klungkung Akui Kurang Koordinasi
CNN Indonesia
Minggu, 24 Sep 2017 09:51 WIB
Bali, CNN Indonesia -- Pemerintah Kabupaten Klungkung mengakui sempat menghadapi kendala akibat kurang koordinasi terkait pendirian posko mandiri yang didirikan di banjar maupun rumah warga.
Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung I Gede Putu Winastra, mengatakan kurangnya koordinasi tersebut disebabkan banyaknya masyarakat yang berinisiatif untuk mendirikan posko mandiri.
Akibatnya, banyak posko mandiri yang kekurangan stok bantuan logistik untuk para pengungsi. Apalagi, Pemkab Klungkung juga tak mengetahui secara pasti jumlah posko mandiri yang didirikan.
"Kemarin memang terjadi seperti itu, makanya hari ini BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) Klungkung nendatangi posko mandiri untuk melakukan pendataan," kata Gede di GOR Swecapura, Klungkung, Bali, Minggu (24/9).
Selain melakukan pendataan, lanjutnya juga akan dipilih koordinator untuk membantu melakukan koordinasi antara posko induk di GOR Swecapura dengan posko mandiri.
"Kami upayakan supaya posko mandiri bisa mendapatkan suply logistik," ujarnya.
Gede menyampaikan pendirian posko di GOR Swecapura sendiri telah dilakukan satu minggu sebelum BNPB menaikkan status Gunung Agung menjadi awas pada 22 September.
Sampai saat ini, jumlah pengungsi yang berada di GOR Swecapura berjumlah 10.940 pengungsi. Sebagian besar pengungsi berasal dari daerah zona bahaya antara lain Selat, Besakih, Munca, Rendang, Sideman, dan lainnya.
Meski jumlah pengungsi cukup banyak, namun Pemkab Klungkung menjamin pasokan logistik cukup untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi.
"Logistik cukup, pemkab Klungkung sudah siapkan, dari Kementerian Sosial ada, dari swadaya bantuan masyarakat juga banyak," tutur Gede
Sementara itu, menurut Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Klungkung Ketut Suadnyana selain membuka posko mandiri, masyarakat di Klungkung juga membuka posko penitipan hewan ternak.
Namun, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan jumlah hewan ternak yang dititipkan di posko tersebut.
"Iya ada tempat penitipan hewan ternak yang dibuka swadaya oleh masyarakat," ucap Ketut.
Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung I Gede Putu Winastra, mengatakan kurangnya koordinasi tersebut disebabkan banyaknya masyarakat yang berinisiatif untuk mendirikan posko mandiri.
Akibatnya, banyak posko mandiri yang kekurangan stok bantuan logistik untuk para pengungsi. Apalagi, Pemkab Klungkung juga tak mengetahui secara pasti jumlah posko mandiri yang didirikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain melakukan pendataan, lanjutnya juga akan dipilih koordinator untuk membantu melakukan koordinasi antara posko induk di GOR Swecapura dengan posko mandiri.
"Kami upayakan supaya posko mandiri bisa mendapatkan suply logistik," ujarnya.
Sampai saat ini, jumlah pengungsi yang berada di GOR Swecapura berjumlah 10.940 pengungsi. Sebagian besar pengungsi berasal dari daerah zona bahaya antara lain Selat, Besakih, Munca, Rendang, Sideman, dan lainnya.
Meski jumlah pengungsi cukup banyak, namun Pemkab Klungkung menjamin pasokan logistik cukup untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi.
"Logistik cukup, pemkab Klungkung sudah siapkan, dari Kementerian Sosial ada, dari swadaya bantuan masyarakat juga banyak," tutur Gede
Sementara itu, menurut Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Klungkung Ketut Suadnyana selain membuka posko mandiri, masyarakat di Klungkung juga membuka posko penitipan hewan ternak.
Namun, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan jumlah hewan ternak yang dititipkan di posko tersebut.
"Iya ada tempat penitipan hewan ternak yang dibuka swadaya oleh masyarakat," ucap Ketut.
TOPIK TERKAIT
ARTIKEL
TERKAIT
TERKAIT
LAINNYA DI DETIKNETWORK