Sekretaris Daerah Kabupaten Klungkung I Gede Putu Winastra, mengatakan kurangnya koordinasi tersebut disebabkan banyaknya masyarakat yang berinisiatif untuk mendirikan posko mandiri.
Akibatnya, banyak posko mandiri yang kekurangan stok bantuan logistik untuk para pengungsi. Apalagi, Pemkab Klungkung juga tak mengetahui secara pasti jumlah posko mandiri yang didirikan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain melakukan pendataan, lanjutnya juga akan dipilih koordinator untuk membantu melakukan koordinasi antara posko induk di GOR Swecapura dengan posko mandiri.
"Kami upayakan supaya posko mandiri bisa mendapatkan suply logistik," ujarnya.
Sampai saat ini, jumlah pengungsi yang berada di GOR Swecapura berjumlah 10.940 pengungsi. Sebagian besar pengungsi berasal dari daerah zona bahaya antara lain Selat, Besakih, Munca, Rendang, Sideman, dan lainnya.
Meski jumlah pengungsi cukup banyak, namun Pemkab Klungkung menjamin pasokan logistik cukup untuk memenuhi kebutuhan para pengungsi.
"Logistik cukup, pemkab Klungkung sudah siapkan, dari Kementerian Sosial ada, dari swadaya bantuan masyarakat juga banyak," tutur Gede
Sementara itu, menurut Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Klungkung Ketut Suadnyana selain membuka posko mandiri, masyarakat di Klungkung juga membuka posko penitipan hewan ternak.
Namun, hingga saat ini pihaknya belum mendapatkan jumlah hewan ternak yang dititipkan di posko tersebut.
"Iya ada tempat penitipan hewan ternak yang dibuka swadaya oleh masyarakat," ucap Ketut.