KPK Pelajari Indikasi Penyimpangan Dana Desa oleh Kemendes

Jakarta, CNN Indonesia -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mempelajari temuan tak wajar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas penggunaan dana desa oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes) tahun anggaran 2015 dan 2016.

Temuan tak wajar itu terkait pemberian honorarium pendamping dana desa yang belum dibayarkan sebesar Rp425 miliar pada tahun 2015 dan Rp550 miliar pada tahun 2016.

"Kami lihat dulu nanti kalau ada kerugian negara, tapi belum ketemu kickback-nya," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang, Senin (25/9).

Lihat juga: Kisah Mahasiswa Menelusuri Pertanggungjawaban Dana Desa

Saut mengatakan, pihaknya belum bisa masuk pada ranah penindakan sebelum ditemukan adanya indikasi korupsi. Saat ini, lanjutnya, lembaga antirasuah masuk pada ranah pencegahan, yakni melakukan pendamping penyaluran dana desa yang mencapai Rp60 triliun pada tahun ini.

"KPK nggak bisa masuk di pintu penindakan, ya kita masuk dipendampingan atau tata kelola," tuturnya.

Ketidakwajaran penggunaan dana desa terungkap dalam persidangan kasus suap auditor BPK dengan terdakwa dua pejabat Kemendes Sugito dan Jarot Budi Prabowo di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta beberapa hari lalu.

Lihat juga: Kasus Suap, Kementerian Desa Biayai Karaoke Auditor BPK

Ketua Tim Pemeriksa dengan Tujuan Tertentu BPK Yudi Ayodhya yang mengungkapkan ada temuan tak wajar dari penggunaan anggaran oleh Kemendes terkait pemberian honorarium pendamping dana desa tahun anggaran 2015-2016.

"Ada temuan biaya program pendamping dana desa tak wajar yang belum dibayarkan sebesar Rp425 miliar pada tahun 2015 dan Rp550 miliar pada tahun 2016," ujar Yudi.

Hasil temuan ini juga telah diungkapkan Direktur Pemberdayaan Masyarakat Desa Kemendes Taufik Madjid dalam persidangan sebelumnya.

Taufik menyebut honor pendamping desa yang belum dibayar pada tahun 2015 sebesar Rp450 miliar dan Rp550 miliiar pada tahun 2016.

Lihat juga: Kerek Dana Desa, Sri Mulyani Berharap Kesetaraan Antar Daerah

Taufik kemudian melaporkan temuan itu pada Sugito dan dilanjutkan ke auditor BPK Ali Sadli.

KPK berhasil membongkar dugaan suap pejabat Kemendes, Sugito dan Jarot Budi Prabowo kepada dua auditor BPK, Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli. Mereka berdua memberikan uang Rp240 juta agar Kemendes dapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK.

Sugito dan Jarot telah duduk di kursi pesakitan. Sementara itu, Rochmadi dan Ali masih dalam tahap penyidikan. Mereka berdua juga telah ditetapkan sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU).