Panglima TNI Disebut Bermanuver Politik Soal Isu Senjata

Jakarta, CNN Indonesia -- Direktur Eksekutif Setara Institute Hendardi menilai pernyataan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait isu impor 5.000 senjata ilegal sebagai bentuk manuver politik.

“Ini kelihatan manuvernya, yang pasti ada kepentingan politik di sana,” ujar Hendardi dalam sebuah diskusi di kawasan Tebet, Jakarta, Senin (25/9).

Lihat juga: Polri Tegaskan Tak Punya Senjata Anti Tank

Hendardi mengatakan pembeberan informasi terkait 5.000 senjata itu telah menyalahi kepatutan Gatot sebagai Panglima TNI. Apalagi, hal itu disampaikan dalam acara silaturahmi bersama purnawirawan TNI pada 22 September lalu.

Menurut Hendardi, informasi itu mestinya disampaikan langsung kepada atasan Gatot, yakni Presiden Joko Widodo karena menyangkut kerahasiaan dan keamanan informasi intelijen.

“Ada etikanya, (menyampaikan informasi) melalui presiden atau tidak, kepatutan mesti dijaga,” katanya.

Tak hanya soal 5.000 senjata, menurut Hendardi, Gatot memang kerap mengeluarkan pernyataan yang menimbulkan kontroversi. Di antaranya saat mengkritik lemahnya institusi Badan Intelijen Negara (BIN) hingga menyatakan bahwa isu makar yang dilakukan sejumlah aktivis pada awal 2017 lalu adalah hoaks. Padahal, di waktu yang bersamaan kepolisian juga menangkap sejumlah orang yang diduga melakukan makar.

“Panglima itu sering offside. (Soal BIN dan makar) itu jelas bukan urusan dia, kan dia tidak diberi tugas untuk mengevaluasi lembaga lain,” tutur Hendardi.

Lihat juga: Komisi Pertahanan Segera Panggil Panglima TNI soal Senjata

Senada, Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf menilai pernyataan Gatot adalah bentuk manuver politik yang memicu timbulnya polemik.

“Kita yakin panglima sudah paham rahasia intelijen itu dan tidak sepantasnya disampaikan pada publik," ucapnya.

Meski demikian, Araf enggan berandai-andai tujuan Gatot menyampaikan informasi tersebut dalam forum silaturahmi yang juga dihadiri para mantan jenderal TNI tersebut. Araf pun mendesak Jokowi dan DPR segera mengevaluasi kinerja Gatot.

“Untuk tujuan apa, ya kita tidak tahu. Lebih baik presiden segera mengevaluasinya,” kata Araf.

Di sisi lain, pernyataan Gatot soal rencana menyerbu lembaga yang mengimpor 5.000 senjata itu juga menuai kritikan.

Lihat juga: BIN Konfirmasi Pembelian 500 Pucuk Senjata Laras Pendek

Koordinator Yayasan Satu Keadilan Sugeng Teguh Santoso mengatakan, cara berpikir Gatot tak menunjukkan seorang panglima yang mewakili TNI sebagai lembaga pertahanan. Menurut Teguh, sikap Gatot justru tak berbeda jauh dengan sekelompok ormas yang selama ini kerap bertindak sewenang-wenang.

“Seharusnya cara berpikir dan bertindak seorang panglima itu sistematis, terstruktur, dan tegas. Kalau seperti ini kan dia justru mendegradasi TNI,” katanya.

Teguh khawatir sikap Gatot akan memicu konflik di kalangan prajurit TNI dengan lembaga lain.

“Untuk itu panglima perlu ditegur karena bisa memprovokasi konflik TNI dengan lembaga lainnya,” tegasnya.

Gatot sebelumnya menyampaikan ada institusi yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia. Pernyataan itu kemudian diklarifikasi Wiranto yang mengatakan bahwa informasi yang benar adalah pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan Pindad oleh BIN untuk keperluan pendidikan intelijen. (kid/gil)