Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Kahar Muzakir mengatakan, hasil rapat yang berlangsung Senin (25/9) itu kemudian disampaikan kepada Setya Novanto melalui Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.
"Bunyinya itu meminta kesediaan beliau menunjuk pelaksana tugas," kata Kahar di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (26/9).
Rapat itu dihadiri pengurus harian DPP Partai Golkar. Beberapa di antaranya Ketua Harian Nurdin Halid, Sekjen Idrus Marham, Koordinator Bidang Kepartaian Kahar Muzakir, Koordinator Bidang Politik Hukum Keamanan (Polhukam) Yorrys Raweyai, Ketua Fraksi dan Bendahara Umum Robert Kardinal.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hasil survei tersebut menunjukkan penurunan elektabilitas yang salah satu faktor penyebabnya karena partai tersandera kasus korupsi e-KTP yang menjerat Novanto.
"Oleh karna itu mereka berharap Pak Novanto mengundurkan diri," ujar Kahar.
Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Kahar Muzakir. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto) |
Meski demikian, kewenangan penunjukan plt ketua umum itu, kata Kahar, sepenuhnya merupakan hak Novanto.
"Kewenangan Pak Novanto. Kalau pun dia bilang saya tidak mau menunjuk plt, kewenangan dia juga," ujarnya.
Selain membahas jawaban dari Novanto, Kahar menambahkan, rapat pleno Kamis nanti juga akan membicarakan agenda rapat kerja nasional (Rakernas) Golkar, Oktober mendatang. (pmg/gil)
Koordinator Bidang Kepartaian Partai Golkar Kahar Muzakir. (CNN Indonesia/Abi Sarwanto)