Menhan Minta Panglima Hati-hati Terima Masukan soal Senjata

Jakarta, CNN Indonesia -- Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menilai Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo kurang menerima informasi sehingga menyebut ada pembelian 5.000 pucuk senjata impor oleh sebuah institusi.

Ryamizard mengklarifikasi bahwa informasi yang benar adalah pembelian 521 senjata dan 72.750 butir peluru untuk Badan Intelijen Negara (BIN).

“(Panglima) bukannya keliru, tapi dari stafnya kurang masukan,” ujar Ryamizard kepada wartawan di kantor Kemenhan, Jakarta, Selasa (26/9).

Lihat juga: Istana Tegaskan TNI-Polri Solid Terkait Polemik 5.000 Senjata

Ryamizard mengatakan, panglima mestinya lebih hati-hati dalam menerima informasi dari asistennya. Ryamizard menyatakan panglima pun sama seperti dirinya di mana setiap pimpinan sangat tergantung pada bawahannya.

Gatot Nurmantyo. (CNN Indonesia/Christie Stefanie)

“Staf saya ada empat orang, saya minta baca kalau ada surat betul apa enggak. Jangan sampai salah,” katanya.

Walaupun demikian, Ryamizard memaklumi kekurangan atau kesalahan informasi yang diterima Gatot. Selama ini ia mengaku pernah mengalami kekeliruan informasi akibat miskomunikasi sehingga ia meminta isu 5.000 senjata ini tak dibesar-besarkan.

“Semua manusia siapa yang tidak pernah keliru, dimaklumi saja asal ke depan jangan terjadi lagi. Saya juga pernah keliru, tapi kemudian dikoreksi,” ujar purnawirawan jenderal TNI AD tersebut.

Presiden Joko Widodo pun, kata Ryamizard, telah mengetahui permasalahan ini. Jokowi menurutnya hanya meminta agar pihak-pihak yang terlibat dalam isu pembelian senjata itu memperbaiki komunikasinya.

Lihat juga: Panglima TNI Disebut Bermanuver Politik Soal Isu Senjata

Polemik tentang pembelian senjata yang dituding ilegal ini kali mengemuka lewat pernyataan Gatot dalam silaturahmi keluarga besar TNI di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta pada 22 September 2017.

Gatot menyampaikan ada institusi yang berencana mendatangkan 5.000 pucuk senjata secara ilegal ke Indonesia. Pernyataan yang kemudian ramai diberitakan media massa dan mengundang perdebatan di media sosial itu kemudian diklarifikasi Menkopolhukam Wiranto pada 24 September 2017.

Wiranto menegaskan informasi yang benar adalah pengadaan 500 pucuk senjata laras pendek buatan Pindad oleh BIN untuk keperluan pendidikan intelijen. (kid)