Ketua MUI Imbau Tak Ada Aksi 299

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin menilai, aksi 299 yang rencananya akan dilakukan pada Jumat (29/9) tidak perlu dilakukan demi menjaga situasi DKI Jakarta tetap kondusif.

Aksi 299 direncanakan dengan tuntutan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).

Selain itu, aksi juga digelar untuk menolak kebangkitan kembali Partai Komunis Indonesia (PKI). Aksi itu akan dilakukan di depan Gedung DPR/MPR RI.

Menurut Ma'ruf, aksi demonstrasi tidak perlu lagi dilakukan karena isu PKI merupakan hal yang sudah lama selesai dibicarakan di Indonesia.

Lihat juga: Dibantu TNI, Belasan Ribu Polisi akan Amankan Aksi 299

Hal itu juga sudah menjadi keputusan dalam MPRS dan keputusan seluruh komponen negara yang melarang kemunculan PKI di Indonesia.

"Menurut saya sebenarnya sudah tidak perlu lagi ada demo-demo itu, berjalan saja sesuai dengan mekanismesnya," ujarnya di Koja, Jakarta Utara, Rabu (27/9).

Ma'ruf menyarankan, jika ada kecurigaan soal munculnya PKI dapat dilakukan dengan melaporkannya kepada kepolisian.

"Saya kira sudah selesai (isu PKI). Jika ada kecurigaan, laporkan saja, Presiden juga sudah mengatakan 'gebuk saja PKI kalau ada' artinya tinggal melaporkan saja tidak perlu dengan demo yang bisa menimbulkan kegaduhan," ucapnya.

Lihat juga: Tolak Perppu Ormas dan PKI, Sejumlah Ormas Gelar Aksi 299

Tidak hanya soal PKI, Ma'ruf menilai, tuntutan kepada Perppu Ormas juga tidak perlu dilakukan dengan menggelar aksi.

Ma'ruf berpendapat, pihak yang merasa tidak puas dengan Perppu tersebut dapat menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi.

Pemerintah, kata Ma'ruf, memiliki kewenangan membuat Perppu yang sifatnya sebagai upaya pencegahan. Perppu yang dibuat juga tetap akan diuji di DPR apakah sah atau tidak.

"Pemerintah saya kira punya kewenangan untuk menyatakan kondisi ini darurat sehingga perlu langkah-langkah. Walaupun Perppu itu kan akan diuji oleh DPR diterima atau tidak," tuturnya.

"Ada mekanisme bagi mereka yang tidak puas, tidak bisa menerima Perppu bisa menggugat ke Mahkamah Konstitusi, gunakan saja saluran yang ada sehingga tidak perlu menimbulkan kegaduhan," lanjut Ma'ruf. (gil)