Alumni 212 Dukung Pembuatan Film G30S/PKI Versi Baru

Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Maarif mendukung rencana Presiden Joko Widodo membuat film G30S/PKI versi baru. Kata Slamet, tidak ada yang salah apabila wacana pembuatan film versi baru itu direalisasikan selama sesuai fakta sejarah.

Slamet mengutarakan hal tersebut usai konferensi pers terkait rencana Aksi 299 di Masjid Sunda Kelapa, Jakarta, Rabu (27/9).

"Saya pikir sah-sah saja asal tidak menyalahi fakta sejarah," ujar Slamet.

Meski begitu, Slamet memiliki syarat jika pemerintah akan membuat film baru mengenai peristiwa yang terjadi tahun 1965 itu.

Menurut Slamet, pemerintah harus terlebih dahulu mengadakan suatu dialog nasional untuk membicarakan tentang semua hal yang akan ditampilkan pada film G30S/PKI yang baru. Dialog nasional itu harus melibatkan semua elemen yang terlibat dalam peristiwa tersebut.

Lihat juga: Ketum PKB Sebut Isu Kebangkitan PKI Tak Perlu Ditakuti

Slamet mengatakan, hal itu perlu dilakukan agar film yang dibuat benar-benar objektif dan tidak lari dari kejadian sebenarnya. Dia mengaku khawatir ada pihak-pihak yang berusaha mengerdilkan atau bahkan menghilangkan keterlibatan Partai Komunis Indonesia (PKI) dalam peristiwa 30 September 1965.

"Jangan sampai ada pihak yang menitipkan dalam film tersebut yang membuat seolah-olah PKI tidak ada atau hal yang kecil," kata Slamet.

Slamet menilai hal hal itu berpotensi terjadi. Menurutnya, pemerintahan Jokowi cenderung memberi ruang yang lebih leluasa terhadap pihak-pihak yang berusaha membangkitkan kembali paham komunisme di Indonesia.
[Gambas:Video CNN]

Misalnya, membiarkan suatu kelompok mengadakan seminar yang berbau komunis yang jelas bertentangan dengan Tap MPRS Nomor 25 tahun 1966 mengenai pelarangan PKI.

"Justru tokoh-tokoh yang mengingatkan PKI justru dikriminalisasi seperti Alfian Tanjung," ucap Slamet.

Presiden Joko Widodo mengusulkan wacana pembuatan film tentang G30S/PKI yang baru untuk menggantikan film Penumpasan Pengkhianatan G30S/PKI yang dibuat pada tahun 1984 silam.

Jokowi menganggap perlu ada film baru yang sesuai dengan selera masyarakat masa kini.

"Akan lebih baik kalau ada versi yang paling baru, agar lebih kekinian, bisa masuk ke generasi-generasi milenial,” katanya.

Lihat juga: Aksi 299 Tugu Tani Tak Beri Ruang Diskusi PKI