Jokowi: Jangan Ada Sekat Birokrasi Memberantas Obat Terlarang

Jakarta, CNN Indonesia -- Presiden Joko Widodo atau Jokowi menginstruksikan, seluruh kementerian dan lembaga beserta pemerintah daerah berperan aktif memerangi peredaran obat terlarang dan penyalahgunaan obat.

Jokowi menekankan, Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) tidak bisa bekerja sendiri untuk memastikan Indonesia bebas dari penyebaran obat-obatan ilegal.

"Sekat birokrasi harus diruntuhkan. Jangan sampai perlindungan anak dikalahkan urusan birokrasi dan prosedur,” kata Jokowi di Lapangan Utama Bumi Perkemahan dan Graha Wisata Cibubur, Selasa (3/10).

Lihat juga: Kronologi Polisi Bongkar Jaringan Pil PCC

Ia berpendapat, penyalahgunaan obat dan penyebaran obat terlarang yang terjadi di Indonesia seperti puncak gunung es.

Indonesia sempat gempar karena penyebaran obat ilegal, PCC, yang menewaskan empat orang di Kendari, Sulawesi Tenggara.

Jokowi menduga, banyak kasus penyalahgunaan obat yang belum terungkap hingga kini, sehingga, pengawasan dan perlindungan ditekankan menjadi tugas bersama.

"Fungsi pengawasan bukan urusan administrasi, teknis, apalagi bisnis. Ini urusan kehadiran negara melindungi rakyatnya," ucap mantan Wali Kota Solo ini.

Pada kesempatan yang sama Jokowi mencanangkan aksi nasional memberantas obat ilegal dan penyalahgunaan obat.

Selain itu, dalam acara itu dilakukan penandatangan aksi bersama pemberantasan obat ilegal dan penyalahgunaan obat oleh 11 pihak, yakni Kementerian Kesehatan, BPOM, Kemenko PMK, Kemendagri, Polri, Kejaksaan Agung, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Ikatan Apoteker Indonesia, Gabungan Pengusaha Farmasi, dan salah seorang siswa SMA 1 Jakarta, serta grup band Slank.

Lihat juga: Pengedar Pil PCC Rp11 Miliar Pimpin Perusahaan Farmasi