Yorrys Bantah Dicopot dari Jabatan Elite Golkar

Jakarta, CNN Indonesia -- Yorrys Raweyai mempertanyakan kabar pencopotan dirinya sebagai Ketua Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan DPP Partai Golkar. Yorrys mengatakan, kabar yang terlanjur beredar itu tidak benar.

"Kalau ada perubahan itu sesuai mekanismenya, yang berhak menyampaikan itu hanya ada dua, ketua harian atau sekjen," kata Yorrys di kawasan Senayan, Rabu (4/10).

Yorrys pun menegaskan kabar pencopotan dirinya yang diutarakan Ketua DPP Golkar Aziz Samual itu tidak berdasar. Selain tidak berkompetensi, Yorrys pun mengklaim tidak pernah membahas pencopotan itu.

"Tidak ada pembahasan [pencabutan jabatan]. Saya ini Korbid Polhukam loh, bukan kroco-kroco. Jadi, sebetulnya saya tidak mau tanggapi karena, satu, barang itu kalian sendiri baru dapat hanya berita kan, saya bisa anggap itu hoaks," ujar Yorrys.

Lihat juga: Setya Novanto di Balik Menurunnya Elektabilitas Golkar

Atas dasar itu, Yorrys pun meminta hal tersebut dikonfirmasi langsung kepada Ketua Harian Nurdin Halid dan Sekretaris Jenderal Idrus Marham.

"Jadi kalau bukan dari kedua itu kenapa kita harus dengar. Apalagi yang ngomong tidak punya kompetensi," katanya.

Sebelumnya, kabar pencopotan Yorrys Raweyai sebagai Korbid Polhukam DPP Partai Golkar menimbulkan polemik baru. Keputusan itu dinilai melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar.

"Pemberhentian Yorrys Raweyai melanggar prosedur kepartaian, melanggar 'kitab suci' Partai Golkar," kata Ketua DPP Partai Golkar Andi Sinulingga dalam pesan singkat, Rabu (4/10).

Menurut Andi, dalam pencopotan Yorrys, sejumlah pasal di AD/ART yang mengatur tentang struktur kepengurusan dan mekanime pergantian pengurus telah dilanggar.

"Pasal 13 ART, ayat 2, kewenangan pemberhentian pengurus: huruf a, untuk DPP dilakukan oleh rapat pleno DPP dan dilaporkan kepada Rapimnas," kata Andi.

Kritik pun disampaikan politus senior yang saat ini merupakan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar, Akbar Tanjung. Pada Selasa (3/10), mantan Ketum Golkar di era awal reformasi itu mengatakan pencopotan itu seharusnya dilakukan dalam mekanisme peraturan organisasi.

Lihat juga: Jusuf Kalla Tegaskan Golkar Tidak Pecah