DNA Politik TNI Tumbuh Akibat Orde Baru

Jakarta, CNN Indonesia -- Pengamat politik sekaligus pakar hukum tata negara, Refly Harun menilai DNA atau darah politik dalam tubuh Tentara Nasional Indonesia (TNI) terbentuk akibat dwifungsi ABRI yang diterapkan pada masa pemerintahan Orde Baru.

Menurutnya, pelibatan tentara dalam politik praktis di masa Orde Baru memengaruhi sikap TNI yang masih berlanjut pascareformasi.

"Memang DNA TNI ini adalah berpolitik. Kenapa? Karena mereka dididik dalam rezim Orde Baru," ujar Refly usai diskusi di kantor Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Jakarta, Kamis (5/10).

Refly menilai wajar apabila pimpinan TNI kini cenderung bersikap politis. Selama 32 tahun Orde Baru mencengkram Indonesia telah memendam pemahaman dan hasrat politik di benak pimpinan TNI.

"Sehingga menghilangkan hal itu susahnya minta ampun," kata Refly.

Lihat juga: DPR Dukung Jokowi agar TNI Tidak Berpolitik Praktis

Motif politik pimpinan TNI juga tidak melulu perihal kekuasaan. Menurut Refly, hal lain yang tidak berkenaan dengan kekuasaan juga bisa menjadi motif, termasuk aspek ekonomi.

Refly Harun. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Dugaan Alasan TNI Bermanuver Politik

Dalam kesempatan itu, Refly pun menjabarkan hal-hal yang membuat pimpinan TNI saat ini, cenderung berani bermanuver di lingkaran politik.

Pertama, sang pimpinan berasal dari suku mayoritas. Menurut Refly, faktor tersebut sangat berpengaruh terhadap sikap yang dilakukan seorang pimpinan TNI. Kedua, dia merupakan anggota TNI Angkatan Darat.

"Kita tahu Angkatan Darat itu selalu leading di era Orde Baru, dan selalu menjadi anak emas Pak Harto (penguasa Orde Baru, Soeharto)," ujar Refly.

Ketiga, dia memiliki dukungan dari kelompok atau organisasi keagamaan tertentu. Orientasi Organisasi tersebut tentu berkutat pada agama yang dianut kalangan mayoritas.

"Kalau dia punya tiga hal tersebut ditambah sejarah TNI yang sudah 32 tahun berpolitik, tidak heran," kata Refly.

Lihat juga: Ujung Tombak Prajurit TNI Vs Anggaran Cilik Senjata Gede

Meski begitu, Refly menegaskan, pimpinan TNI tetap harus berada di bawah komando presiden sesuai yang digariskan dalam konstitusi. TNI harus menyukseskan agenda dan misi presiden sebagai kepala pemerintahan, sekaligus kepala negara.

"Jadi mereka tidak boleh memiliki haluan sendiri," kata Refly.

Di satu sisi, sambung Reflu, andai TNI dimanfaatkan presiden untuk kepentingan pribadi, militer tak perlu masuk ke lingkaran politik praktis. Menurut Refly, hal itu sudah menjadi kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk mengawasi kinerja presiden dan alat pemerintahan lainnya.

"TNI dan Polri harus tetap stay away dari politik," kata Refly.

Saat ditanya apakah Panglima TNI Gatot Nurmantyo menunjukkan sikap yang politis, Refly hanya menjawab, "Ya dinilai begitulah."

Jenderal lulusan akademi militer pada 1982 itu sendiri dijadwalkan menjadi purnawirawan pada Maret tahun depan.