Pakar Soroti Manuver Panglima TNI Terkait Pilpres 2019

Jakarta, CNN Indonesia -- Pakar Komunikasi Politik Universitas Indonesia (UI) Effendi Ghazali menilai ada sejumlah manuver dari Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo terkait Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019. Isu soal impor ribuan senjata dinilai tak masuk dalam salah satu manuver Gatot terkait Pilpres 2019.

"Isu senjata itu mengancam bangsa. Memang kurang elok disampaikan ke media, tapi isu senjata ini kami lihat bukan terkait pilpres," ujar Effendi ditemui di gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Kamis (5/10).

Isu-isu terkait Pilpres 2019 yang dilontarkan Gatot, menurut Effendi, antara lain saat Gatot membacakan puisi Denny JA dalam acara rapat pimpinan nasional Partai Golkar, dan ketika jenderal bintang empat itu menginstruksikan prajurit dan masyakarat untuk menonton film Pengkhianatan G30S/PKI.

Lihat juga: DPR Dukung Jokowi agar TNI Tidak Berpolitik Praktis

Puisi karya Denny JA yang dibacakan oleh Gatot berisi kritik terhadap pemerintah. Effendi berkata, sebagai pembantu presiden, Gatot seharusnya mendukung pemerintahan yang berjalan, bukan mengkritiknya lewat puisi.

"Dan yang terakhir soal wajib nonton film G30S/PKI. Itu kan isu, kita mengakui tidak mungkin PKI bangkit lagi," ucapnya.

Effendi menilai, pernyataan Gatot tersebut merupakan isu-isu paling strategis yang mudah 'dimainkan' jelang Pemilu 2019. Kendati demikian, Effendi enggan menyimpulkan tujuan Gatot melontarkan isu-isu tersebut.

Lihat juga: Jenderal Gatot Siap Terjun ke Dunia Politik Tanah Air

"Itu isu-isu besar yang akan beredar pada Pemilu 2019. Tapi apakah dia main politik praktis atau tidak biar publik yang menilai," katanya.

Gatot belakangan memang disorot lantaran sejumlah pernyataannya yang kerap memicu kontroversi di tengah masyarakat. Pernyataan terakhirnya adalah mengenai isu impor 5.000 senjata.

Ketua SETARA Institute Hendardi dan Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Rachland Nashidik menilai ucapan Gatot soal impor senjata itu sebagai bagian dari manuver politiknya.

Lihat juga: Saat Gatot dan Jokowi Saling Bicara Kesetiaan di HUT TNI

Gatot merespons tudingan tersebut dengan menyatakan bahwa sebagai Panglima TNI, dirinya tak bisa lepas dari politik. Hanya saja, kata dia, politik yang dilakukan adalah politik negara, bukan politik kekuasaan.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo dalam pidatonya di hadapan Gatot pada HUT TNI ke-72, kemarin, mengingatkan agar TNI menjauhi politik praktis dan mengedepankan politik negara.

Politik negara diartikan oleh Jokowi sebagai komitmen untuk menempatkan kesetiaan TNI hanya kepada kepentingan rakyat dan pemerintahan yang sah.