KY Tanggapi OTT: Motif Korupsi Bergeser pada Kerakusan Hakim

Jakarta, CNN Indonesia -- Juru Bicara Komisi Yudisial (KY) Farid Wajdi menilai tidak ada hubungan antara kenaikan kesejahteraan hakim dengan perbaikan integritas. Hal itu dia sampaikan menanggapi operasi tangkap tangan (OTT) beberapa hakim oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Farid mengatakan, setiap orang yang melakukan tindak pidana korupsi bukan didasari atas kebutuhan hidup, melainkan karena senantiasa merasa kekurangan atas penghasilannya. Namun, berapa pun besarnya gaji juga tak menjamin kasus korupsi berkurang.

"Sebanyak apapun gaji yang diterima, tidak akan dapat memuaskan motif koruptif yang telah bergesar dari need kepada greed atau rakus," kata Farid Wajdi kepada CNNIndonesia.com, Senin (9/10).

Dia mengklaim, selama ini lembaganya selalu memantau dan mengawasi perilaku hakim sesuai aturan perundang-undangan, meskipun tidak semua tugas KY itu dipublikasi. Farid mengatakan, pengawasan KY muncul dalam banyak bentuk.

Lihat juga: Hakim Kembali Diciduk KPK, Ketua MA Diminta Bertanggung Jawab

"Kami minta untuk tidak lagi bertanya apa yang sudah KY lakukan, jika ada yang sadar bagaimana rentetan peristiwa ini terjadi," kata Farid.

Dia menilai, salah satu faktor yang membuat hakim kembali terjerat korupsi lantaran Mahkamah Agung (MA) tidak menjalankan rekomendasi yang sudah diberikan oleh KY. Farid yakin, kasus yang sama akan terulang kembali.

"Sedari awal kami ingatkan, jika sebagian besar rekomendasi KY tidak dijalankan oleh MA dan selama peradilan tidak benar-benar mau berubah, maka kami pastikan tragedi yang sama akan selalu berulang termasuk melalui peran lembaga lain," katanya.

Lihat juga: Tugas Hakim Rentan Korupsi, MA Perketat Seleksi

Farid menjelaskan, tragedi yang dimaksud bukan hanya praktik suap kepada hakim saja, tetapi juga pola penindakannya. Meski demikian, tambahnya, KY memiliki desain dan usaha untuk memperbaiki wajah peradilan.

"Kami punya jalan sendiri untuk perbaiki peradilan," ujar Farid.

KPK melakukan OTT terhadap Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara. (ANTARA FOTO/Rosa Panggabean)

Dia mengatakan, setidaknya ada dua perubahan yang harus dilakukan MA. Pertama, perbaikan mendasar dari sisi integritas di internal MA agar bisa ditiru para hakim.

Kedua, keterbukaan dan itikad baik untuk mau bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk KY dalam mengelola sistem peradilan.

Akhir pekan lalu, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara, Sudiwardono. Ia diduga menerima sejumlah uang dari anggota Komisi XI DPR Aditya Anugrah Maha terkait kepengurusan perkara di Pengadilan Tinggi Sulawesi Utara.

Lihat juga: Hakim Pengadilan Tinggi Sulut dan Kader Golkar Tertangkap KPK

Badan Pengawas Mahkamah Agung (Bawas MA) juga telah memberhentikan sementara Sudiwadorno dari jabatan sebagai tindak lanjut dari OTT yang dilakukan oleh KPK.