Jakarta, CNN Indonesia -- Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meminta gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta terpilih, Anies Baswedan-Sandiaga Uno konsisten menjalankan program-program yang sudah dijanjikan selama kampanye.
Terutama, janji untuk menghentikan proyek reklamasi Teluk Jakarta dan rumah tanpa uang muka atau DP nol persen.
"Agar beliau betul-betul melaksanakan janjinya terkait program 100 hari termasuk beberapa yang sekarang ini sudah jadi bagian dari yang dituntut masyarakat, salah satunya terkait dengan konsistensi menolak reklamasi," kata Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (13/10).
Menurutnya, konsistensi menolak reklamasi merupakan bagian aspirasi masyarakat selama kampanye Pilkada lalu dan bagian melaksanakan peraturan perundang-undangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau belum ada Perda terkait reklamasi ya masak kemudian membiarkan terjadi reklamasi," ujarnya.
Sedangkan, mengenai DP nol persen, Hidayat meminta agar Anies-Sandi harus terus mengusahakan agar program tersebut dapat terlaksana meski tidak masuk APBD 2018.
"Kita memahami dalam konteks APBD 2018, itu memang periode di mana Pak Djarot jadi gubernur kemudian menandatangani suatu anggaran belanja daerah yang tidak sepenuhnya mengakomodasi," katanya.
[Gambas:Video CNN]Seharusnya, kata Hidayat, Djarot membuka ruang APBD 2018 untuk mengakomodasi program-program Anies-Sandi walaupun hanya sedikit.
"Apakah 10 persen, 20 persen dari APBD itu, diberi ruang untuk mengakomodasi sepenuhnya program-program dari gubernur yang baru," kata dia.
Menghentikan kelanjutan proyek reklamasi dan program DP nol merupakan bagian dari 23 janji kerja Anies-Sandi selama kampanye Pilkada.
Anies-Sandi akan dilantik sebagai pemimpin baru ibu kota oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Senin (16/10).