KPK Dalami Istilah Uang 'Pokir' dalam Suap Ketua DPRD Malang

Jakarta, CNN Indonesia -- Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah menyatakan, penyidik masih terus mendalami istilah uang ‘pokir’ atau pokok pikiran terkait kasus korupsi yang melibatkan mantan Ketua DPRD Kota Malang M Arief Wicaksono.

Istilah ini diduga menjadi kode permintaan uang untuk melancarkan pembahasan dan pengesahan APBD Perubahan Kota Malang tahun anggaran 2015.

“KPK terus dalami apakah ada pertemuan dan komunikasi untuk menyukseskan pengesahan APBDP dan dugaan permintaan uang ‘pokir’ terkait hal itu,” ujar Febri melalui pesan singkat, Kamis (19/10).

Lihat juga: Ketua DPRD Malang Tersandung Dua Kasus Suap

Untuk mendalami temuan itu, pihaknya telah memeriksa 11 anggota DPRD Kota Malang sebagai saksi bagi tersangka Arief.

“Kemarin (Rabu) kami juga sudah memeriksa mantan Sekda Kota Malang dan sembilan anggota DPRD. Seluruh pemeriksaan dilakukan di Polres Kota Malang,” katanya.

KPK sebelumnya menetapkan Arief sebagai tersangka bersama Jarot Edy serta Komisaris PT ENK Hendarwan Maruszaman. Arief terjerat dua kasus dugaan suap.

Kasus pertama soal perubahan APBD tahun 2015, Arief diduga menerima Rp700 juta. Sementara untuk kasus kedua terkait pembangunan Jembatan Kedung Kandang, Arief diduga menerima Rp250 juta.

Lihat juga: Wali Kota Malang Tak Tahu Suap ke Ketua DPRD

Dalam kasus ini, penyidik KPK telah menggeledah sejumlah lokasi, mulai Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Malang, Kantor Wali Kota, hingga DPRD Malang.

Dari penggeledahan di sejumlah lokasi itu, penyidik KPK menyita sejumlah dokumen, mulai dari APBD serta yang terkait dengan proyek di wilayah Kota Malang.